Oleh : Moksen Idris Sirfefa
Saya mengenal KAHMI ketika aktif di HMI dan pasca HMI menjadi bagian dari KAHMI. Saat ini saya sebagai pengurus MN KAHMI masa bakti 2017-2022, tetapi sampai akan berakhirnya masa kepengurusan ini saya tidak mengenal banyak pengurusnya. Saya sendiri _enjoy_ dengan diri sendiri sebagai ketua bidang tanpa mengetahui keberadaan wakil sekjen dan departemennya. Belum soal garis koordinasi dengan koordinator presidium yang setiap enam bulan mengalami pergantian yang masing-masing memiliki _style_ yang berbeda-beda dan program kerjanya, maka mentalitas paguyubanlah yang menyertai saya dan mungkin teman-teman saat diminta kumpul, _yuk ngumpul_ menghadiri rapat harian. Saya kurang tahu apakah mentalitas paguyuban KAHMI (di semua level ini) bisa mereformasi dirinya di era 4.0 bahkan 5.0 atau tidak! Jika tidak, maka kita tetap akan selalu berkubang dengan kekampungan ini.
Organisasi KAHMI ini sangat gemuk kepengurusannya. Sama dengan penderita obesitas, menggemukkan diri tanpa sengaja tapi merampingkan dan mengefektifkan kerja-kerjanya sangat susah setengah mati. Secara internal saja bermasalah bagaimana bisa sukses secara eksternal? Ini introduksi soal bagaimana forum Munas KAHMI XI merumuskan _agenda setting_ yang sesuai dengan tuntutan umat dan bangsa.
Judul kuliah umum ini tidak menggunakan kata “dinamika” (dimana saya senang dengan kata itu) melainkan “situasi” politik yang tidak menentu, karena memang keadaan saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa dari pola kepemimpinan bangsa ini. Rakyat dibikin mandul tanpa inovasi. Semua lini kehidupan bangsa disetel dengan regulasi yang membuat saluran aspirasi sosial-politik rakyatnya mati kutu. Rakyat disuruh “kerja” tapi justru pekerjanya imporan. Ironisnya, rakyat yang semakin terdesak dan tak punya lapangan pekerjaan dipalak dengan pajak ini-itu.
Saya teringat _The Walking Dead,_ kisah kehidupan pasca wabah zombie yang mencekam ( _zombie apocalypse_) yang dibuat cerita sampingannya, _Fear The Walking Dead._ Saya bayangkan lama-lama negeri seribu pulau ini akan dihuni oleh kumpulan zombie (para budak yang hidup tanpa keinginan, tanpa nama dan terjebak dalam hidup semu dimana mereka bekerja tanpa henti tapi tak menghasilkan apa-apa lalu menjadi hantu gentayangan mencari siapa penyebab semua ini). Ini bukan dinamika melainkan situasi. Dalam situasi seperti ini KAHMI mau kemana? Mau berdinamika atau tetap apa adanya dan akhirnya menjadi zombie? Saya kira semua warga KAHMI tidak setuju dengan pertanyaan/pernyataan ini. Mari kita merenung kembali dari mana KAHMI memulai.
Pada awalnya KAHMI lahir dari perasaan gelisah; mau kemana setelah ber-HMI. KAHMI kemudian lahir guna melanjutkan visi dan misi HMI. Namun karena eranya otoritarian, maka format pengorganisasian KAHMI bersifat paguyuban. Pun jika di era Orde Baru hingga kini tercatat beberapa alumni HMI menduduki portofolio penting negara, itu karena _achievement_ pribadi masing-masing dan bukan rekayasa KAHMI secara organik. Pertanyaannya, KAHMI memiliki sejumlah sumberdaya manusia yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing, tetapi mengapa kiprah alumni HMI dan KAHMI belum dianggap mewakili kalangan kelas menengah Muslim yang mewarnai kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia? Ambil contoh, Mahathir dan UMNO di Malaysia dalam beberapa dekade, dalam konteks KAHMI tidak sebagai partai politik. Bisakah? Bagaimana mendisainnya?
Komitmen HMI dan KAHMI pada Negara Pancasila sudah final tetapi kehidupan yang pancasilais plus islami belum final. Karena konsep Islam moderat (Islam _washathiyyah_) dan Islam rahmat (Islam _rahmatiyah_) hingga kini masih jauh bahkan terkesan saat ini dibikin asing bagi umatnya. Secara simbolik, umat Islam Indonesia sangat bangga dengan predikat negara Muslim terbesar di dunia tetapi secara substansi tak ada yang bisa dibanggakan. Mereka yang islami dicap tidak nasionalis sedangkan yang mereka yang sekuler dibilang nasionalis. Mereka yang menjalankan ajaran Islam secara konsisten dibilang fanatis, radikal/tidak pancasilais, sementara mereka yang menyembunyikan keislamannya dibilang nasionalis, pluralis, pancasilais.
Penelitian Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari George Washington University yang dipublis di Global Economy Journal, Volume 10, 2010 yang diulas oleh Komaruddin Hidayat dan dikutip oleh Bahtiar Effendy dengan judul _How Islamic are Islamic coountries? A rejoinder,_ membandingkan negeri dengan kategori negeri Muslim dan negeri non-Muslim. Indikator yang dinilai adalah peluang usaha, kebebasan ekonomi, akses pendidikan yang sama, korupsi, sistem keuangan dan HAM. Hasilnya mayoritas negeri Muslim justru tidak melaksanakan urusan-urusan itu sesuai dengan ajaran Islam. Justru negeri-negeri Non-Muslim lebih Islami dalam urusan umum (muamalah) seperti New Zealand, Luxemberg yang berada di top level. Sementara negeri Muslim seperti Malaysia berada di urutan ke-38 dan Indonesia di urutan ke-140 dari 280 negara yang diriset (Effendy, _INSIGHT, Essays on Islam and Public Affairs,_ 2017 : 36-7).
Mengapa demikian? Hemat saya, Islam dan penerapan nilai-nilainya di negeri-negeri Muslim, terutama di Indonesia, disamping karena umat Islam sendiri yang oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) telah kehilanganan daya tonjok psikologisnya, juga karena umat Islam dihadapkan pada konspirasi global yang sengaja mengerem lajunya _ghirah_ kehidupan Islami di negara-negara Muslim.
Di Indonesia, kita menyaksikan bidang-bidang pelayanan publik didominasi para profesional dan pekerja Muslim tetapi penyelewengan dan korupsi disana cukup tinggi. Di sisi lain, bidang ekonomi dan bisnis dikuasai oleh segelintir non-Muslim dan tidak memberi banyak ruang kesempatan kepada Muslim. Coba dicek ada berapa Muslim menjadi CEO atau manajer di grup Sinar Mas, Mayapada dan lainnya?
Jadi Indonesia dengan predikat negeri Muslim terbesar di dunia hanya ketiban apes. Semua sumberdaya alam negeri ini dirampas oleh para taipan bisnis dan hanya berapa saja Muslim Indonesia yang sukses di bidang bisnis. Munas KAHMI XI harus mampu mengorkestrasi gerakan ekonomi HMI/KAHMI menjadi kelas menengah baru.
*Setingan Global*
Kembali pada situasi yang tidak menjanjikan di bangsa ini membuat selama sepuluh tahun terakhir, umat Islam Indonesia mengalami trauma psikologis. Hal ini tidak berdiri sendiri. Sebab, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia berpeluang menjadi _game changer_ bagi perubahan tata dunia baru. Namun karena label Muslim, Indonesia pasti didesain untuk hanya berkutat di soal-soal ideologis (Islam _vis a vis_ Negara, misalnya,) dan tidak usah banyak mencampuri putusan ekonomi dan politik.
Sudah lama beberapa penulis mengritisi disain Barat untuk mengerem laju peradaban Islam, antara lain Edward W. Said ( _Covering Islam,_ 1981), Graham E. Fuller ( _A World Without Islam,_ 2012), Mohsin Hamid ( _Discontent and Its Civilizations,_ 2014). Namun jangan lupa bahwa di sisi lain, Barat sedang mengalami kekacauan etik seperti yang digambarkan oleh Jonah Golberg ( _Suicide of the West,_ 2018), Patrick Diamond, ed., ( _The Crisis of Globalization, democracy, capitalism and inequality in the twenty-first century,_ 2019), Robert Kuttner ( _Can Democracy Survive Global Capitalism?,_ 2019), Ronald M. Glassman, ( _Can Democracy Survive in the 21st Century,_ 2021).
Stigma stereotipe terorisme, radikalisme, anti-kebhinekaan, anti-toleransi menjadi milik Islam dan umatnya yang menggema disini tidak berdiri sendiri. Tak mengherankan jika prioritas dari skema kebijakan program deradikalisasi di kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia sangat efektif. Kini beberapa kampus Islam seperti UIN mulai memperketat penggunaan jenis busana mahasiswa dan dosennya, terutama yang dinilai mewakili budaya Timur Tengah dan Anak Benua Indo-Pakistan, dua wilayah yang selama ini identik dengan terorisme. Padahal mengadili simbol atau membiarkannya tak serta-merta menghapuskan faham maupun ideologi yang dianut. Bukankah pelaku penyerangan di Bandara Fort Launderdale Florida bulan Januari 2017 yang menewaskan lima orang, penembakan babi-buta ke arah lapangan konser musik dekat Mandala Bay Las Vegas awal Oktober 2017 yang menewaskan 58 orang bahkan lebih dan 400 orang luka-luka serta penyerangan yang menghancurkan properti Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta di minggu kedua Oktober 2017 ini adalah para non-Muslim? Semua itu hanya mendapat tanggapan dingin media karena setingan global diatas.
Lima tahun lalu kebijakan deradikalisasi dengan strategi pengawasan terhadap kampus-kampus dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berlabel Muslim sangat masif, sementara non-Muslim dibiarkan bebas melaksanakan aktivitas mereka, bahkan para penggemplang pajak dan koruptor lolos dari jeratan hukum. Para demonstran yang membawa simbol-simbol Islam selalu diasosiasikan dengan radikalisme. Adrenalin aparat keamanan langsung berpacu kencang ketika para demonstran mengumadangkan takbir atau membawa spanduk dan bendera yang bertuliskan kalimat _tawhîd._ Otoritas keamanan langsung mambangun asumsi adanya upaya penggulingan kekuasaan negara yang sah. Suasana ini berujung pada dibubarkannya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) oleh rezim politik yang berkuasa. Kita berharap situasi kehidupan kebangsaan yang menempatkan umat Islam sebagai pesakitan jangan sampai terulang kembali setelah Pilpres 2024.
Kita patut cemas dengan situasi politik saat ini, karena sejarah beberapa partai yang lahir di era reformasi bergeneologi Islam. Sayangnya, disamping tidak kelihatan “Islam”-nya, mereka tak pernah berkoalisi. Benarlah bahwa jargon Islam _yes_ partai Islam _no_ oleh Cak Nur di era 70-an terbukti sudah bahwa partai-partai berlabel Islam ini hanyalah dihuni oleh para rentenir ( _rent seeker_) yang tak bedanya dengan partai sekuler. Seideologis apa, seislami apa, sebersih apa, secerdas apa seorang figur calon presiden, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah “kami dapat apa?” Politik rente di era _democracy for sale,_ ini sudah lumrah, yang tadinya hanya membutuhkan aspirasi, kini membutuhkan donasi. Jadi sekalipun aspirasi rakyat cenderung ke figur A tapi elit politik maunya ke figur B atau masih _mencla-mencle_ hal itu bukan soal kebaikan bangsa, tapi soal porsi kuasa dan donasi.
*Agenda Munas*
Munas KAHMI XI di Palu harus mampu membaca kondisi obyektif bangsa dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
_Pertama,_ Palu sebagai wilayah yang pernah dilanda bencana alam tsunami pada 2018 masih butuh perhatian yang sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa termasuk KAHMI (Ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa MN KAHMI menetapkan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai lokasi Munas KAHMI XI).
_Kedua,_ Sulawesi Tengah sebagai salah satu _hinterland_ dan _buffer zone_ bagi ibukota negara (IKN) sedang dieksploitasi sumberdaya alamnya habis-habisan oleh kapitalis tambang. Dikhawatirkan, suatu saat daerah ini kehilangan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alamnya dan menjadi beban bagi pemerintah untuk memulihkannya.
_Ketiga,_ Munas KAHMI XI dilaksanakan menjelang tahun politik 2024, dimana kontestasi figur pemimpin nasional mulai terlihat di penghujung 2022 dan memasuki 2023 nanti. Apakah forum Munas KAHMI XI memiliki preferensi dan legitimasi yang cukup kuat untuk merekomendasikan gagasan politik yang brilian atau kaleng-kaleng, bisa diukur dari apa yang dihasilkan nanti. Sejatinya (menurut hemat saya), kemimpinan nasional difokuskan pada politik gagasan tentang kemandirian bangsa. Bahwa dinamika ekonomi-politik global yang kompetitif ini harus dikelola oleh pemimpin nasional yang memahami konteks, bukan pemimpin yang mewarisi klientalisme oligarkis.
_Keempat,_ KAHMI selaku organisasi Islam yang memegang teguh cita-cita mewujudkan tujuan HMI mestinya lebih mampu meliterasi umat dan bangsa bahwa pengotakkan Islam dan negara yang selalu “dimainkan” oleh para _buzzer_ adalah bagian dari skenario global di atas, sehingga kepengurusan KAHMI di semua level harus diisi oleh personil alumni HMI yang kapabel secara keilmuan, berkarakter modernis dan inklusif.
Untuk yang terakhir ini, kita merindukan kecendekiawanan alumni HMI sekaliber Cak Nur atau minimal mendekati Cak Nur yang bisa menjelaskan secara epistemik dan filosofis pola pikir dan ideologi gerakan yang menempatkan Islam sebagai kebaikan umum, bukan kebaikan kelompok atau sektarianisme. Islam harus merasuki dimensi kehidupan bangsa tidak saja kesalehan individu tapi juga kesalehan sosial yang menembus segala batas perbedaan. Struktur dan personal KAHMI harus dipegang oleh para _raushanfikr_ dengan tidak mengabaikan para praktisi glorifikasi Islam dapat terjadi di level ide maupun di level praksis.
*KAHMI What Next?*
Munas KAHMI adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi, sehingga momentum Munas XI di Palu ini sangat strategis bagi perjalanan organisasi KAHMI dan keluarga besar HMI di masa depan. Dari sisi etis, KAHMI bukan organisasi politik yang dapat berpolitik praktis dan partisan. Namun alumni HMI banyak yang berpolitik praktis (baca : terjun ke dunia politik), sehingga mereka juga mengharapkan dan berhak mendapat dukungan KAHMI. Di titik ini, forum Munas harus mampu merumuskan strategi dan formula yang tepat di dalam menyikapi perkembangan situasi politik menjelang Pilpres 2024 yang melibatkan alumni HMI.
KAHMI bukan wadah yang menghimpun para pensiunan tetapi justru mengapitalisasi sumberdaya manusia KAHMI yang hebat-hebat itu untuk jangan pensiun mengabdi untuk umat dan bangsa sebelum dipensiunkan Allah SWT. KAHMI harus diurus secara profesional, memiliki ketajaman visi dan bergerak secara kritis-progresif. Mengkritisi pemerintah secara terbuka dan tidak main aman saja. KAHMI harus diurus oleh orang-orang yang ikhlas dalam pengabdian. Saya teringat sebuah kisah di zaman Rasulullah S.a.w:
_Suatu saat Abdurrahman bin Samurah meminta fatwa kepada beliau, maka Rasulullah S.a.w pun bersabda : “Wahai Ibnu Samurah, jangan sekali-kali kamu meminta jabatan (kekuasaan), karena kalau engkau memperolehnya karena sebab meminta, maka engkau akan menanggung beban yang begitu berat. Tapi jika jabatan (kekuasaan) itu engkau peroleh bukan karena engkau memintanya maka engkau akan dibantu oleh Allah dalam melaksanakannya”._
Itu sebabnya saya senang dengan nama-nama yang sudah direkomendir oleh MN KAHMI untuk dihelat di forum Munas XI, meskipun saya sendiri yang direkomendasikan oleh Majelis Wilayah tidak diloloskan oleh Panitia Seleksi karena (konon) tidak melampirkan meterai Rp 10000 di lembaran Pakta Integritas.
Meskipun bukan partai politik, tetapi misi yang dikembangkan KAHMI ke depan bersifat taktis-politik non-elektoral. Melakukan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pun, demokrasi itu tidak saja lewat perjuangan kepertaian tetapi bagaimana, meminjam Giuseppe di Palma (1990), menciptakan kiat-kiat politik ( _a matter of political crafting_). Dulu ada organisasi Gafatar yang sudah dibubarkan pemerintah itu yang sangat bagus pola pembinaannya. Yaitu membangun masyarakat pertanian di desa bekerjasama dengan kantor kementerian terkait.
Majelis Wilayah (MW) dan Majelis Daerah (MD) bekerjasama dengan dinas-dinas di daerah mendata desa-desa yang buta aksara Al-Qur’an berpartisipasi membangun masjid dan mushala di desa, melakukan pembinaan imam, khatib, mubaligh, petugas pelaksana fardhu kifayah (pengurusan jenazah), pengembangan ketrampilan usaha ibu-ibu dan kelompok majelis taklim, pelatihan usaha bagi pencari kerja di daerah dan lain-lain. Keberadaan Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) meskipun _digital based,_ para mahasiswa dapat terjun dalam pengabdian masyarakat pada kerja-kerja _out of studio_ di kampung-kampung percontohan difasilitasi oleh MW dan MD KAHMI.
Saya kira pesan penting dari bait Bahagia HMI itu ada pada sejauhmana alumni HMI berada di tengah-tengah umat setelah ia menimba ilmu di ruang kuliah. Kualitas insan cita HMI ( _Muslim par excellent_) adalah satunya teori dan praktek. Itu sebabnya, bahagia/kebahagiaan ( _happy/happiness_) ada pada sejauhmana ilmu yang kita pelajari dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Akhirnya, kebahagiaan ( _hasanah_) di dunia dan di akhirat adalah keinginan pamungkas yang setiap saat kita pinta di akhir doa kita.
Selamat Munas KAHMI XI Yakin Usaha Sampai!
——————————
*Ketua Bidang Agama dan Ideologi MN KAHMI 2017-2022, Calon Presidium MN KAHMI Gagal Syarat 2022-2027, Jakarta-Palu on the sky, 22102022.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
