Kasus Kematian Randy dan Yusuf Dinilai Lambat Ditangani Polisi

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Tim Kuasa Hukum kasus kematian Randy dan Yusuf Kardawi kembali mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh rekan-rekan media, Sabtu, 12/10/19 di gedung Universitas Muhamadiyah Kendari.

Menurut mereka, hingga kini belum ada perkembangan terkait kasus kematian Randy dan Yusuf korban refresif kepolisian saat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi beberapa pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Salah satu dari tim kuasa hukum, Sukdar menerangkan, bahwa enam orang saksi sudah dihadirkan, empat diantaranya sudah dimintai keterangan. Pihaknya juga sudah mengirimkan laporan ke pihak kepolisian apakah keenam saksi tersebut layak diberikan perlindungan secara hukum atau tidak.

Perkara Almarhum Muh. Yusuf Kardawi dan Randi penyelidikannya masih berjalan berdasarkan Laporan Polisi : LP/473/IX/2019/SPKT POLDA SULTRA Tertanggal 27 September 2019 untuk korban Alm. Muhuammad Yusuf Kardawi dan Laporan Polisi Nomor : LP/471/lX/2019/SPKT/POLDA SULTRA tertanggal 26 September 2019 untuk korban Alm. Randi.

“YangTanggal 10 Oktober 20l9 kami telah menghadirkan 2 orang saksi tambahan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut merupakan teman korban yang bersama-sama berada dilokasi kejadian saat terjadinya tragedi berdarah yang melibatkan bentrok antara mahasiswa dengan Anggota Polri pada 26 September 2019,” jelas Sukdar.

Pihaknya juga menjelaskan adanya enam orang oknum Anggota Polri yang berstatus terperiksa dengan dugaan pelanggaran etik yaitu membawa senjata api pada saat pengamanan di lokasi aksi unjuk rasa 26 September 2019.

Terkait itu, tim Kuasa Hukum mendesak Mabes Polri segera memberikan gambaran apakah tindakan 6 (enam) orang sebagai terperiksa dapat digolongkan dan punya hubungan yang kuat melakukan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang mahasiswa yaitu Alm. Muh Yusuf Kardawi dan Randi.

“Kami Tim Kuasa Hukum Korban mempertanyakan komitmen Polri dalam penuntasan perkara ini, karena terkesan 6 (enam) orang Anggota Polri yang terperiksa lebih dititik beratkan pada proses etik oleh Propam, sedangkan pada proses pro justitia terkait oknum 6 orang Anggota Polri yang membawa senjata api ditempat unjuk rasa, belum mengerucut pada siapa pelaku penembakan,” jelasnya.

“Adanya 6 (enam) orang Oknum Anggota Polri yang status terperiksa dan sebentar lagi akan disidangkan persoalan etik dan lambatnya dalam proses penyelidikan untuk menentukan siapa pelaku, maka kami Tim Kuasa Hukum meminta kepada Presiden Republik lndonesia (Joko Widodo) untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen untuk mengusut keterkaitan enam orang oknum anggota Polri yang saat ini diduga melanggar SOP dengan tewasnya 2 orang mahasiswa UHO,” tambahnya.

Laporan : Hani
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait