Nasional, Sultrademo.co – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di berbagai daerah. Salah satu insiden terbaru terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, dengan lebih dari 500 siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada Rabu (24/9/2025).
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat mencatat, dari 3.800 anak penerima makanan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipongkor, sebanyak 500 anak sakit dengan 400 orang dirawat di Cipongkor dan 100 lainnya di Citalem. Menu yang disajikan saat itu beragam, mulai dari nasi ayam goreng sambal dengan stroberi, hingga pecel telur rebus dan pisang. Publik makin geram setelah beredar video ulat ditemukan dalam sajian pecel.
Di waktu yang hampir bersamaan, kasus serupa terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sebanyak 277 siswa SD hingga SMA mengalami keracunan setelah memakan menu ikan tuna goreng saus.
Kepala SPPG Salakan, Erick Alfa Handika Sangule, menyebut sampel makanan telah dipersiapkan untuk diuji di BPOM Palu.
“Faktor penyebab kemungkinan permasalahan tersebut diduga diakibatkan makanan ikan tuna goreng saus,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap sejak awal program hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 orang menjadi korban keracunan MBG di tiga wilayah besar Indonesia. Jumlah korban terbanyak tercatat di Bandar Lampung dengan 503 orang, sementara di Pandeglang, Banten, ada 480 orang terdampak meski tak ada yang harus dirawat intensif.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyoroti lemahnya standar keamanan pangan MBG. Dari 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Begitu pula dengan 1.379 SPPG, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP keamanan pangan.
“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan. Regulasi sudah ada, PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” tegas Qodari.
Pakar kesehatan masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, Narila Mutia Nasir, menilai penerapan SOP di lapangan masih lemah.
“Kalau sudah dilaksanakan, harusnya titik-titik kritis tadi itu memang sudah di-monitoring dievaluasi secara berkala. Semua SOP itu harus dilakukan secara ketat karena ini makanan dikonsumsi anak-anak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, yang menyebut kasus Bandung Barat menunjukkan kegagalan sistem keamanan pangan.
“Kejadian berulang bukan hal yang wajar, melainkan sinyal kegagalan sistem. Sinyal kegagalan governance-nya, kapasitas, pembinaan, dan juga pengawasan,” ujarnya.
Dicky mendorong Presiden Prabowo membentuk Satgas Nasional Keamanan Pangan MBG serta menghentikan sementara operasi dapur yang belum tersertifikasi.
Dicky juga menekankan perlunya audit cepat, pelatihan darurat penjamah makanan, dan dashboard risiko pangan yang bisa diakses publik. Ia menilai dalam 100 hari ke depan, pemerintah harus menargetkan peningkatan jumlah dapur MBG yang tersertifikasi.
Sementara itu, BGN membentuk tim investigasi yang dipimpin Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, untuk menelusuri kasus luar biasa (KLB) keracunan MBG.
“Kami tingkatkan kewaspadaannya, sekarang ada tambahan wakil yang bisa meng-handle, mulai dibentuk tim investigasi dan mungkin juga ada satgas terkait,” kata Dadan.
Sebagai langkah jangka panjang, BGN berencana membangun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap kabupaten dan kantor regional di setiap provinsi. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi pada 2026 untuk memperpendek rentang kendali pengawasan MBG.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : Tirto.id
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
