Bandung, Sultrademo.co– Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat (KanwilK emenHAM Jabar) dalam menjalankan tugas pemajuan, perlindungan, danp enegakan hak asasi manusia di daerah.
Apresiasi ini disampaikan dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dengan tema “Efektivitas Pemajuan HAM Berbasis Korban dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara di Daerah” di Aula Soepomo, Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Jumat (22/8/25).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian HAM RI, Novita Ilmaris, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian HAM, serta jajaran Kanwil KemenHAM Jawa Barat.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Andreas Hugo Pareira, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan mandat penting Komisi XIII DPR RI untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan HAM di Jawa Barat.
Menurutnya, pelaksanaan HAM yang baik hanya bisa terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta adanya keseriusan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM sesuai prosedur.
“Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif dalam memajukan HAM di Jawa Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” ujar Andreas.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail,
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan Komisi XIII DPR RI. Ia menjelaskan bahwa setelah resmi berpisah dari Kemenkumham, Kanwil KemenHAM
Jabar terus berupaya memastikan pemajuan HAM dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.
“Kanwil Kemenham Jabar memiliki wilayah kerja yang sangat luas dengan sumber
daya yang terbatas. Namun demikian, kami berkomitmen untuk terus menjunjung
tinggi HAM di Jawa Barat melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat,
lembaga pendidikan, komunitas, hingga media sosial,” tutur Hasbullah.
Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemahaman masyarakat mengenai HAM
semakin meluas. Nilai-nilai HAM kini tidak hanya disosialisasikan melalui kegiatan
resmi pemerintah, tetapi juga melalui sekolah, kampus, forum komunitas, hingga
media sosial.
Hal ini menjadikan HAM tidak lagi dipandang sebagai isu politis, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI tersebut dibahas pula isu utama mengenai penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Unpad di RSHS, Kasus pengunaan Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik yang dipergunakan sebagai rumah Ibadah dan
pembahasan mengenai pemenuhan hak bilogis suami istri warga binaan di lapas rutan.
Melalui langkah bersama antara pemerintah, DPR RI, dan masyarakat, diharapkan
HAM benar-benar menjadi pedoman dalam membangun sikap saling menghormati,
mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan bermartabat bagi semua. ***
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
