Konawe Selatan, Sultrademo.co — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Konawe Selatan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan secara langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo pada Senin (26/5/2025) di Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari. Turut mendampingi, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin.
“Alhamdulillah, Konawe Selatan kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini adalah capaian ketiga kalinya secara berturut-turut. Tentu ini bukan hasil kerja individu, tetapi kerja kolektif seluruh jajaran OPD, DPRD, dan pengawasan internal yang terus kita perkuat,” ujar Irham Kalenggo usai menerima laporan.
Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Capaian opini WTP tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan Pemkab Konsel telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak hanya itu, laporan tersebut dinilai bebas dari salah saji material serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan.
Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin, menyambut baik capaian ini. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan cerminan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih.
“Prestasi ini harus dijaga bersama. DPRD akan terus berperan dalam fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Hamrin.
Menurutnya, keberhasilan dalam tata kelola keuangan bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat efektivitas pembangunan. Ia menambahkan bahwa pengawasan DPRD akan terus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan pembangunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, komitmen pada akuntabilitas anggaran menjadi perhatian utama Pemkab.
Bupati Irham menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta penguatan sistem pengendalian intern.
“Ke depan, kita ingin tidak hanya mempertahankan WTP, tetapi menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan daerah,” ujar Irham.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran akan menjadi elemen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Laporan: Jumardin
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
