KPU, Bawaslu dan Kemenkes Wajib Lindungi Data Pribadi Pemilih Untuk Vaksinasi Covid-19

  • Whatsapp
Ilustrasi Perlindungan Data Pribadi

Catatan refleksi MoU Kemenkes dan KPU Terkait Akses Data Pemilih Untuk Program Vaksinasi Covid-19

Sejak awal September 2021 ini jagat maya dihebohkan data pribadi Presiden RI seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di dunia maya setelah vaksin Covid-19. Bocornya NIK Jokowi ini tentunya mengkhawatirkan publik karena NIK adalah data pribadi dan apalagi Jokowi adalah Presiden RI yang merupakan orang nomor satu di Indonesia. Lalu bagaimana dengan perlidungan data masyarakat sedangkan data pribadi Presiden saja bocor didunia maya.

Bacaan Lainnya

Pihak Kemenkes seolah berlepas tangan bahwa kebocoran data terkait Informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi. Artinya bukan pihak Kemenkes yang membocorkan data tersebut tetapi Informasi NIK Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian Informasi tanggal vaksinasi Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa.

Tentu klarifikasi pihak Kemenkes bahwa seolah-olah data NIK Pribadi Presiden Joko Widodo bocor melalui situs KPU ?

Awal Mula Penggunaan Data Pemilih Untuk Program Vaksinasi Covid-19

Diawali akhir Januari 2021 Menkes yang baru Budi Gunadi Sadikin dalam program vaksinasi Covid-19 dimana kebijakan Pemerintah yang menetapkan sasaran masyarakat yang divaksin usia 18-60 tahun. Namun Menkes baru tersebut ogah menggunakan data masyarakat yang dimiliki Kemenkes sendiri disebabkan data Kemenkes ternyata belum cukup memadai. Sehingga Menkes berencana menggunakan data pemilih yang dimiliki KPU yang merujuk data Pilkada terakhir yang digelar pada 2020 dan Pemilu 2019, karena data tersebut adalah warga negara yang memiliki hak pilih dan tentu telah cukup umur untuk divaksinasi.

Kebijakan Menkes tersebut mendapat respon oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggunakan data Pilkada 2020 dan Pemilu 2019 dalam proses vaksinasi.

Alhasil tanpa menuai kontroversi publik yang tajam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kemudian menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyerahan akses data pemilih untuk progam vaksinasi nasional dilakukan oleh Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Selasa 02 Maret 2021.

Kekhawatiran Data Pemilih KPU Untuk Program Vaksin Civid-19 Kemenkes

Sebelumnya penulis sekitar 29 Januari 2021 sempat melakukan kritikan dan mengajukan pertanyaan dalam salah satu group WhatsApp yang didalamnya tergabung komisioner aktif KPU dan Bawaslu serta mantan Penyelenggara Pemilu.

Penulis mengakui bahwa sesuai regulasi memang data pemilih dapat diakses sebagai jaminan agar daftar pemilih bisa inklusif, transparan, dan akuntabel, tetapi terkait kerjasama program vaksinasi covid-19 beberapa pertanyaan yang penulis lontarkan, sebagai berikut ;

1). Apakah penyelenggara pemilu (KPU) tidak harus tunduk terhadap sejumlah prinsip perlindungan data pribadi warga masyrakat pemilih ?

2). Bukankan prinsip perlidungan data pribadi warga masyarakat pemilih hanya untuk pembatasan tujuan yang sah, spesifik dan eksplisit untuk kepentingan Pemilu ?

3). Apakah Data pribadi dalam daftar pemilih hanya boleh diproses untuk tujuan tertentu hanya sebagai jaminan akurasi data pemilih

4). Karena data pemilih juga bagian data pribadi yang hanya bisa dikomunikasikan pada subjek data (penduduk/pemilih) ?

5). Penyelenggara pemilu (KPU) sebagai pihak yang menguasai data pemilih apakah tidak punya pengendalian data ? Bukankah Undang-Undang secara khusus menyatakan bahwa tugas Penyelenggara Pemilu hanya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan berkaitan untuk hanya tujuan Pemilu ?

6). Apakah Bawaslu dapat bertugas untuk mengawasi KPU agar memastikan kerahasiaan data pribadi soal data Pemilih ?
sebagai akibat kebijakan tertentu misal pemeritah membutuhkan integrasi data untuk keperluan vaksinasi Covid-19 tidak dieksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain atau kejahatan ?

Pertanyaan diatas terjawab sudah ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo bocor di dunia maya setelah vaksin Covid-19 yang termuat dalam sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo yang beredar luas.

Semoga ini menjadi pembelajaran baik Kemenkes maupun KPU agar terus berbenah dalam pengamanan data pribadi warga negara baik sebagai pemilih maupun untuk kepentingan program vaksinasi Covid-19.

Segera Lakukan Pembenahan Perlidungan Data Pribadi Warga Negara

Olehnya itu pengaturan soal publikasi sertifikat Covid-19 melalui akses data terintegrasi dengan data pemilih KPU untuk kepentingan vaksinasi Covid-19 mulai saat ini harus dibarengi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dapat mengidentifikasi atau memprofil seseorang. Kemenkes dan KPU tidak bisa hanya berlindung pada regulasi yang mengamanatkan bahwa ini keadaan darurat pandemi Covid-19 sehingga abai pada perlindungan data pribadi. Meskipun dalam Pemilu dan Pilkada data pemilih tersebut bisa diakses untuk menjamin penyusunan daftar pemilih yang inklusif, transparan, dan akuntabel, tetapi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu harus patuh dan tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi warga negara.

Dengan jebolnya data pribadi seperti NIK dan alamat Presiden Joko Widodo pada sertifikat vaksin Covid-19 kendatipun Presiden Joko Widodo secara pribadi tidak mempermasalahkannya tetapi saat ini kesadaran perlindungan dan kerahasiaan data pribadi harus diperketat karena menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Tentunya Penyelenggara pemilu (KPU) yang datanya diakses harus mulai saat ini memastikan kerahasiaan data pribadi dengan menerapkan langkah teknis yang memadai seperti enkripsi data untuk melindungi keamanan penyimpanan data.

Pun Bawaslu juga sebagai pengawas pemilu, harus tetap menjalankan fungsinya dalam sistem pengawasan walau data pemilih bukan untuk kepentingan Pemilu dan Pilkada tetapi untuk akses data program vaksinasi Covid-19. Bawaslu harus secara intens dan teratur mengawasi dan menyiapkan sistem monitoring penggunaaan data pribadi pemilih yang diakses Kemenkes serta tetap menyiapkan prosedur pelaporan dan penyelesaian jika ditemukan kebocoran data pribadi.

Semua pihak baik KPU, Bawaslu dan Pemerintah khusus Kemenkes agar patuh terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi pemilih yang digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 dengan tetap menselaraskan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Dengan itu, KPU dan Kemenkes turut serta Bawslu agar mengatur sistem dan langkah-langkah teknis yang memadai agar melindungi untuk terjaganya data pribadi pemilih dari eksploitasi pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Demikan, terima kasih

Hidayatullah.SH*
Bumi Anoa, 8 September 2021

*Penulis; Praktisi Hukum /Mantan Ketua KPU Prov. Sultra Periode 2013 – 2018

Pos terkait