KPU dan BAWASLU Untuk Menjaga Trust dan Positioning Masing-Masing Dalam Penyelenggara Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Pada sambutan acara Sinergisitas Penyelenggara Dan Media Dlaam Mensukseskan Pilkada 2020.

Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillu Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

Bacaan Lainnya

Pilkada serentak 2020 ini menjadi pertaruhan terbesar bagi KPU, Bawaslu maupun masyrakat pemilih itu sendiri. Hasil Pilkada 2020 ini akan memetakan apakah Pilkada masih layak dilaksanakan secara langsung atau kembali dipilih melalaui DPRD. Kenapa beban ini kepada pemyelenggara (KPU dan Bawaslu) dan masyrakat pemilih ? Karena kita tidak dapat bertumpu apalagi berharap kepada elit politik untuk merawat dan menjaga moral publik dalam hal Pemilu maupun Pilkada yang berintegritas. Jujur sebagai civil soceity kami sangat gerah mengamati Pemilu Serentak 2019 dengan politik identitas yang terlalu menonjol bahkan sentimen SARA, money politik yang masif, politisasi dan mobilisasi birokrasi, ketidaknetralan oknum aparat hukum ditambah sederet kasus yang menimpa penyelnggara telah membajak cita-cita dan tujuan Reformasi bangsa untuk menciptakan demokrasi yang egaliter.

Telah kami prediksi akan banyak masalah yang akan dihadapi pada Pilkada 2020 ini. Sehingga kita berharap KPU dan Bawaslu dengan keahlian masing-masing personal dalam kekuatan lembaga penyelenggara ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait penegakkan hukum pemilu dan meminimalisir masalah teknis dilapangan. Dan hentikan tafsir seenaknya dalam aturan yang ada. Kita berharap KPU dan khusus Bawaslu agar memperkuat pranata sosial jangan malah diperlemah agar dapat bersama-sama menjadi moral publik untuk menjaga, mengawasi dan memantau pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar tidak terulang seperti pada Pemilu 2019 lalu. Dihadapan mata kita money politik itu beredar tanpa kontrol, mobilisasi birokrasi itu bekerja secara hiden, politik identitas itu kokoh dengan ujaran kebencian.

Oleh karena itu positioning masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Masing-masing lembaga KPU dan Bawaslu memiliki tugas berat dan tanggung jawab yang tidak ringan.

“Untuk dapat memahami positioning yang dimaksud maka KPU dan Bawaslu harus memahami konstitusi dan cara bekerja dalam hukum positif. Mengapa? karena dalam konstitusi telah dijelaskan secara eksplisit mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Mengapa harus patuh pada hukum positif ? Agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan landasan asas kepastian hukum. Karena ketika asas kepastian hukum dikedepankan maka akan nampak kemandirian dan profesionalisme pemyelenggara. Tentunya ketika sudah nampak kemandirian dan profesionalisme maka akan tumbuh kepercayaan publik kepada KPU maupun Bawaslu. Bekerja dengan memperlebar kewenangan dan menafsir sendiri konstitusi bukan saja menyimpang dari asas kepastian hukum tetapi memberikan edukasi yang tidak baik buat publik.

Begitu pula terkait DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. “Dalam hal ini DKPP memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.”

Saya ingin menekankan pada hal-hal yang mempengaruhi kredibilitas hasil Pilkada 2020 yakni; kemandirian dan kepastian hukum dalam bekerja; ketidakakuratan penyediaan surat suara, daftar pemilih tidak lengkap dan tidak akurat, pemilih memenuhi syarat tidak terdaftar, ketidakakuratan administrasi pemilih di TPS, ketidakakuratan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, dan kesalahan lainnya karena faktor sumber daya manusia, ketidakakuratan menimbulkan potensi konflik, tidak ada Pemilu/Pilkada yang sempurna dalam pemilihan demokratis. Tapi sejauh mana kesalahan ini dapat diminimalisir untuk menentukan kredibilitas hasil Pilkada serentak 2020 ini.

Pos terkait