KPU Ingin Larang Pemabuk Hingga Pezina Maju Pilkada 2020, Ini Respons Hidayatullah

  • Whatsapp

KPU berencana melarang narapidana kasus judi, zina dan asusila untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2020. Secara teknis, larangan ini dimasukkan dalam poin J ayat 1 hingga 5 pada rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah yang di uji publik bersama pemerintah dan perwakilan LSM pada Rabu (2/10). Berikut petikan pernyataan Hidayatullah, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara.

Bagaimana menurut Ketua Pridium JaDI Sultra terkait wacana KPU ingin melakukan revisi terhadap Syarat Calon Kada salah satunya tidak pernah Mabuk hingga berzina ?

Bacaan Lainnya

Hidayatullah : KPU memang salah satu lembaga yg di delegasikan untuk menyusun/membuat peraturan pelaksanaan tentang Pemilu/Pilkada karena memang ahli di bidang ini. Untuk menghindari improvisasi dan stigma KPU mencari sensasi walau menabrak UU, maka KPU perlu membuka ruang publikasi, diseminasi maupun konsultasi publik dalam menyusun sebuah peraturan teknis. Kurangnya konsultasi publik, publikasi dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat KPU dalam peraturan pelaksanaan Pemilu/Pilkada berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi undang-undang.

Kenapa Peraturan teknis dibawah UU itu tidak boleh improvisasi atau keluar dari norma UU ?
Hal ini agar mencegah pihak yg diberi delegasi menyusun peraturan teknis dibawah UU dapat menyelenggarakan kelembagaannya secara terkendali. Adanya delegasi kewenangan kepada KPU untuk membuat regulasi teknis pelaksanaan UU Pemilu/Pilkada seperti PKPU dan tidak boleh melampaui kewenangan diatas UU atau tidak diatur UU agar terhindar dari improvisasi hukum yang tidak tepat dalam menyelanggarakan pemilu dan melanggar hak konstitusional warga negara.

Kenapa sebenarnya peraturan teknis dibawah UU itu tidak boleh melanggar UU diatasnya ?

Hidayatullah : Semangatnya adalah untuk memudahkan apabila ada perubahan, karena seringkali kebijakan teknis termaksud PKPU perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah UU-nya. Tapi kalau Peraturan di bawahnya tidak diatur dalam UU (ada improvisasi/tak pasti secara hukum/tdk ada cantolan di UU) maka akan menyita waktu baik publik, legislatif, Pemerintah, pihak yudikatif, maupun KPU itu sendiri akan dibuat kerepotan dan mencari-cari dalil pembenaran. Cara kerja KPU bisa dianggap menyimpang dan sensasi yg tak berujung. Tak melahirkan kepastian hukum.

Jadi seharusnya bagian KPU yang perlu improvisasi itu soal2 teknis sosialisasi, voter education, distribusi logistik, tatakelola kelembagaan. Klu terkait penyusunan peraturan teknis diperlukan konsistensi dan harmonisasi hukum dalam menyusunnya selain konsultasi publik, publikasi dan diseminasi agar KPU terukur, dapat dipandang sebagai ahli Pemilu bukan ahli wacana Pemilu. Jadi seharunya komentar/wacana ditahan dulu sebelum melahirkan kepastian.

Pos terkait