Massa Aksi Babak Belur, Jadi Sultra Desak Gubernur Cabut IUP Tambang di Konkep

  • Whatsapp

Kendari, SultraDemoNews- Menyikapi deaksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dan Pol PP terhadap massa aksi yang menolak tambang di Kab. Konawe Kepulauan pada Rabu 6 Maret 2019 di areal Kantor Gubernur Sultra, Ketua Presidium JaDI Sultra nampak geram terhadap perlakukan aparat yang semestinya melindungi dan mengayomi masyarakat.

Akibat perlakuan itu, Hidayatullah sebagai Ketua Presidium Jadi Sultra mendesak Pemprov Sultra mencabut IUP perusahaan tambang yang beroperasi ditanah kelapa itu.

Bacaan Lainnya

Sedikitnya, ada delapan point pernyataan dan permintaan JaDI diantaranya.

1) Demonstrasi adalah bagian dari ekspresi menyatakan pendapat yang keberadaanya dijamin dalam negara demokrasi. Jalannya menyampaikan pendapat tersebut harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan, tidak selayaknya aparat kepolisian dan aparat Pol PP melakukan kekerasan pada kegiatan tersebut. Seharusnya aparat Kepolisian berkewajiban menjaga massa aksi.

2) Mengutuk keras cara aparat kepolisian dan Pol PP menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh massa aksi masyarakat Kab. Konawe Kepulauan yang dilakukan parat kepolisian dan Pol PP di luar batas prosedur yang semestinya.

3) Menuntut Pemprov Sultra dan kepolisian bertanggung jawab atas timbulnya korban dalam aksi kekerasan aparat tersebut.

4) Meminta Gubernur Sultra dan Kapolda Sultra untuk masing-masing melakukan pengusutan dan penindakan atas aksi kekerasan yang dilakukan aparatnya masing-masing.

5) Meminta Gubernur Sultra dan kepolisian daerah Sultra menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas aksi kekerasan tersebut dan tidak boleh terulang lagi.

6) Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut pemberian izin 13 IUP tambang dan terindikasi melangg‪ar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kab. Konawe Kepulauan salah satunya sebagai pulau kecil yang tidak layak dilakukan eksplorasi pertambangan‬.

‪7). Mendesak Gubernur Sultra Ali Mazi agar segera mencabut IUP tersebut karena hadirnya tambang di wilayah Kab. Konawe Kepulauan selain melanggar UU juga ‬merusak lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia di Kab. Konawe Kepulauan.

8. Mendesak aparat  kepolisian agar bersikap profesional, disiplin, menjadi aparat negara yang lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi. Kepolisian tidak boleh berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya.

“Kita Berharap Pemprov dan Polda segera menindaki hal ini,” tegasnya.

  • Whatsapp

Pos terkait