Massa Aksi Dianiya, Pengurus PB HMI Resmi Laporkan Satpol PP Sultra ke Mabes Polri

  • Whatsapp

Jakarta, SultraDemoNews- Fungsionaris PB HMI, Amar Ma’ruf bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Pesisir resmi melaporkan Kasatpol PP Sultra ke Mabes Polri. Sementara Kapolres Kendari menunggu hari senin untuk dilaporkan ke Propam Mabes Polri.

Hal itu didasari dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Polisi Pamong Praja dan Polisi Resort Kendari saat mengawal massa aksi masyarakat Konawe Kepulauan yang menolak kehadiran tambang di daerahnya.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Mantan Wakil Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari itu, mestinya, sebagai aparat penegak Perda, pelindung dan pengayom masyarakat, Satpol PP dan Polisi memberi keamanan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Terlebih lagi lanjut Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Pesisir ini, kebebasan dalam mimbar pendapat dilindungi konstitusi.

Apapun dalilnya, tambah Eks Pengurus Badko HMI Sultra ini, tidak dibenarkan mengejar, melukai massa aksi yang hendak melakukan koonsultasi aspirasi, yang dilukai bukan hanya pemuda dan mahasiswa Wawonii, tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan diluar Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan telah melukai hati masyarakat Indonesia. Terkhusus Sulawesi Tenggara.

Pulau Wawonii adalah pulau subur yang kaya akan sumber daya alam. Kendati begitu, kawasan dimaksud bukanlah daerah olahan tambang, karena mengancam keberadaan pulau kecil itu. Sebab itu pemerintah mestinya pasang badan melindungi segenap masyarakat Wawonii Kepulauan. Bukan malah menjualnya dengan alasan investasi pemasukan daerah, sumber kekayaaan dan kemajuan Konawe Kepulauan.

“Kita lihat saja nanti, saya pastikan atas nama kemanusiaan, seluruh aktivis pemuda, mahasiswa di Sultra termasuk masyarakat Sultra pasti akan membela dan melindungi masyarakat Wawonii, dan mereka pasti mengawal, demikian kami juga disini, insya allah kami akan koonsolidasi seluruh pemuda Asal Sultra yang ada di Jakarta untuk mengawal di Mabes Polri dan Kementerian terkait untuk menuntut penindakan perlakuan sewenang-wenang aparat sekaligus menuntut pencabutan IUP yang operasi di Wawonii, ” tegas Pengurus PB HMI Bidang PTKP, Sabtu (9/3).

  • Whatsapp

Pos terkait