Kendari, Sultrademo.co – Kota Kendari masuk dalam daftar peserta kegiatan Asistensi pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh KPK RI.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Bidang Aset, dan Inspektur Kota Kendari.
Acara yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola BMD secara lebih baik, dengan pengawasan langsung dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menyampaikan bahwa hasil sementara menunjukkan pengelolaan BMD di Kota Kendari berada dalam kategori baik, meski masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
” Seperti percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah,” kata Sri Yusnita.
Lanjutnya, berdasarkan penuturan Tri Budi Rahmanto, Kasatgas Wilayah IV KPK RI, tiga aspek utama yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan indeks pengelolaan BMD adalah percepatan tindak lanjut temuan BPK, pemutakhiran data barang milik daerah, dan percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menyatakan bahwa pengukuran indeks ini penting untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul di daerah terkait pengelolaan aset.
” Terutama tanah yang dikuasai pihak ketiga dan pemanfaatan BMD yang kurang optimal,” terangnya.
Ia berharap dengan pengukuran ini, masalah yang ada dapat dipetakan dan segera ditangani karena sering menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Sabtu, 07/08/24).
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
