Mendagri Ingatkan Kepala Daerah: Hidupkan Dunia Usaha, Jangan Cari PAD dengan Membebani Rakyat

Ketgam : Mendagri Tito Karnavian bersama para Gubernur dan Wakil Gubernur di acara Rakornas PHD 2025. Foto: Arini

Kendari, Sultrademo.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai “korban instan” dalam mengejar pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, kunci penguatan fiskal justru ada pada keberanian kepala daerah membuka ruang usaha yang sehat dan ramah investasi.
Imbauan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Bacaan Lainnya
 

Ia menekankan, hidupnya sektor swasta akan menciptakan perputaran uang di daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.

“Saya mohonlah dengan segala hormat, hidupkan dunia usaha, mulai dari perizinannya. Jangan dipersulit. Kalau usaha tumbuh, PAD juga ikut naik,” tegas Tito.

Tito menilai, seorang kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan pola kerja birokratis. Mereka dituntut memiliki kreativitas dan kepemimpinan yang visioner agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan gaya sederhana, Mendagri mengibaratkan kepala daerah seperti seorang ibu rumah tangga.

“Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Tito juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Menurutnya, sektor swasta dan ekonomi kreatif adalah dua motor utama dalam mencetak PAD yang berkelanjutan.

“Hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini cara elegan mendapatkan PAD. Jangan sekali-kali mengambil langkah instan yang justru memberatkan rakyat,” tegasnya lagi.

Tito menambahkan, pesan tersebut sejalan dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kebijakan pembangunan harus berpihak kepada rakyat. Ia meminta setiap kepala daerah peka terhadap aspirasi publik dan piawai berkomunikasi agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan resistansi.

“Intinya, kepala daerah juga harus punya jiwa entrepreneurship. Bisa membaca peluang, kreatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait