Opini: Memikroskop Masadepan “Sultra Sebagai Tumbal Diplomasi”

  • Whatsapp

Oleh : Amar Ma’ruf (Wakil Sekertaris Jendral PB HMI, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dewan Pendiri OASIS SULTRA)

Mengangkat kembali potret goresan sejarah, umur perjanjian kerjasama China dan Indonesia telah menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1500 tahun. Kala itu, sekitar abad ke 7 Nusantara memliki kerajaan besar yang menjadi pasar perdagangan internasional dan berada di Sumatra. Bagaimana tidak, kerajaan itu menguasai dan mengawasi lalu lintas perdagangan laut yang menghubungkan China dan India serta teluk persia dan laut tengah. Kurang etisnya saja jika harus dikata “Yang punya Laut Nusantara”.

Bacaan Lainnya

Sejarah memang tak pandai berbohong, bahwa kita memiliki Stok banyak kerajaan pemilik pelabuhan perdagangan internasional, Ada Kesultanan Banten abad ke 16 pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1682) dan kesultanan Gowa pada pemerintahan Sultan Hasanudin (Mallombasi Muhammad Bakir Daeng) abad ke 16, atau yang tidak terlalu besar tapi gigih ialah Kesultanan Buton dan masih banyak lagi seperti Ternate. Itu tidak termasuk “The King Of King Nusantara” Yakni Majapahit.

Kembali pada substansi pembahasan. Disamping itu, Pedagang-pedagang asal Afrika, Eropa serta Pasifik selalu meramaikan pelabuhan internasional tersebut sebagai tempat pertukaran barang. Dari sebab itulah, Dinasti Tang (China) oleh kaisar Taizong mengirim Diplomat pertama kali pada Tahun 683 M, balasan kiriman diplomatpun dilakukan oleh kerajaan penguasa Selat Malaka tersebut. Pada tahun yang sama, International Agreement disepakati utamanya pada bidang perdagangan. Hubungan itu terbina dengan baik selama beberapa dasawarsa. Kedua kerajaanpun saling mengekspor barang mulai dari rempah-rempah, perhiasan, hingga Student Exchanges. Kerajaan yang dimaksud penulis ialah Sriwijaya.

Saat ini, setelah resmi menjadi Indonesia dan Republik Rakyat China memproklamirkan untuk merdeka pada 1 Oktober 1949. Hubungan kerjasamapun disepakati kembali pada tanggal 13 April 1950. Jika dihitung, maka 13 April kemarin adalah usia ke 70 Tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan China. Sejatinya, International agreement Indonesia didukung oleh Hubungan kerjasama antara ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) dengan China, yang mana Indonesia merupakan Founding Father ASEAN. ASEAN merupakan organisasi internasional tingkat Regional ke 3 yang didirikan 1967 setelah SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) dan ASA ( Association of Southeast Asia) masing-masing pada tahun 1954 dan 1961. Salah satu dasar itulah yang membuat hubungan bilateral Indonesia China semakin kuat.

Menggerogoti lebih dalam Indonesian Bilateral With China, Periode pertama pemerintahan Jokowi beberapa poin perjanjian disepekati. Dua diantaranya ialah peningkatan perekonomian dan tenaga kerja. Pada tahap peningkatan perekonomian kita saling mengekspor kebutuhan dasar pangan. Wajar jika Indonesia menjadi salah satu target pasar terbesar China. Bayangkan saja kita mengambil 30% jumlah ekspor China dari sekian banyak hubungan bilateral China dengan negara didunia. Sehingga, pada awal Corona nampak di Wuhan (China) hampir seluruh dunia menutup baik penerbangan dan pengiriman barang ke negeri Tirai Bambu tersebut, tanpa terkecuali Indonesia. Hasil akhirnya adalah harga bawang putih dan cabai merah di Indonesia melompat naik hingga 200% sekaligus dari harga normal, itu tidak termasuk harga gula yang kocar kaci (Fluktuatif).

Sementara, pada aspek ketenagakerjaan kita tetap menjurus pada Undang-Undang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007). 1. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Jelas diungkapkan bahwasanya tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah tenaga Ahli bukan buruh kasar. Jika kembali ke poin 1 maka, jika ada tenaga ahli di Indenesia yang mampu maka tidak perlu menggunakan tenaga ahli luar negeri. Sangat jelas tafsiran yang tertera dalam konstitusi Indonesia.

Terlepas dari semua hal diatas, entahka mereka melanggar atau tidak ? hal itu kembali pada diplomasi personal antara perusahaan dengan negara tujuan penanaman modal. Namun, yang menjadi kejanggalan masyarakat adalah ketika Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang saat suasana pandemi Virus belum selesai. Anehnya lagi, tenaga kerja yang akan datang berasal dari negara pencetus Covid19. Hal itu memancing reaksi rakyat menjadi tidak tenang dan ketakutan. Sementara, Presiden Republik Indonesia sendiri telah mengungkapkan dalam berita Kompas.com Yakni, Kepada Seluruh rakyat indonesia, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan. Apa yang diungkapkan Bapak Presiden relevan dengan teori psikologi kesehatan bahwasanya “manusia yang dipenuhi rasa takut, cemas dan panik akan berakibat pada stres dengan demikian maka daya tahan tubuh dan imunpun akan ikut turun sehingga berbagai macam penyakit akan mudah masuk”. Konkrit problemnya adalah manakah yang tidak konsisten, masyarakat atau pemerintah ?.

Datangnya 49 orang TKA tertanggal 15 Maret 2020 adalah fakta real yang mengakibatkan kontroversi panjang antara masyarakat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA). Berbagai jenis aktivis angkat bicara, mulai dari aktivis yang sarapan paginya adalah demonstrasi, aktivis setengah jadi, aktivis 86, bahkan aktivis 98 yang telah lama mengupetikan microvonnya, serta tidak lupa pula anggota DPRD yang benar benar berdedikasi dengan rakyatnya atau mungkin karena warna politiknya oposisi, entahlah ! ikut andil melontarkan suara. Namun, bisa kita tarik konklusi bahwa mereka semua benar benar tidak ingin SULTRA menjadi korban kepentingan elit nasional.
Memanasnya isu 49 TKA memudar setelah disampaikan bahwa para buruh impor itu telah melalui protokol kesehatan yang sesuai, ditambah lagi akan dilakukan karantina kembali di Sultra, dan setelah isu beralih ke pernyataan pimpinan kepolisian SULTRA yang kontradiksi dengan Kantor Hukum dan Ham Wilayah SULTRA. hasilnya adalah pemerintah terselamatkan dari tuaian, dan secara simultan KAPOLDA menjadi tumbal propaganda isu yang mana pernyataannya adalah Hoax. Lagi lagi ujungnya adalah permintaan maaf kepada publik tanpa doorprize hukuman, melainkan kenaikan pangkat pertanggal 20 Mei 2020. Cie cie naik pangkat.

Tidak bungkam dengan datangnya tamu tanpa undangan, Direktur utama VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Zhou Yuan (Tony) secara ikhlas harus berkamuflase menutupi dosa dosanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat akar rumput atau proletar 3 kecamatan disekitar perusahaan VDNI berdiri. Ditambah lagi, memberikan bantuan sebesar 20 milyar ke pemerintah Indonesia dan 50% nya diperuntukan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk sumbangsi perusahaan. Jika dihitung hitung sepertinya masih jauh dari angka pembayaran pajak daerah (Batu, Pasir, Oil, Gaji TKA, Alat berat dll) yang entah disulap kemana pembayarannya.
Hal unik dari pernyataan direktur VDNI pada media online Inikata Sultra.com adalah “ TKA sudah berhenti (masuk perusahaan) sejak bulan januari dan sampai sekarang mereka masih sehat dan tidak timbul gejala yang kemarin terakhir itu, sudah dikarantina selama 14 hari (di Thailand) dan tiba disini (Konawe) hingga hari ini kondisinya sehat dan tidak menunjukan gejala (Covid 19)”. Menelaah lebih saksama inkonsistensi Direktur VDNI sangat jelas bahwasanya, tenaga kerja asing telah dihentikan sementara. Maksud kata ‘penghentian” jika ditarik konotasi dari premis selanjutnya maka, selama masa virus corona TKA akan diberhentikan.

Sayangnya, kalimat yang dilontarkan Direktur VDNI hanya menambah barisan kebohongan publik setelah surat PT Virtu Dragon Nickel Industry dengan nomor : 0469/VDNI. ADM. 01/IV/2020 dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), No. : 0744/OSS.ADM.01/IV/2020. Tentang, Permohonan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Jangka Pendek dengan jumlah 500 orang ditujukan kepada Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jendral (DIRJEND) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK). Tentu saja, luka yang belum sembuh lalu bertambah 10 kali lebih luas dan diperaskan jeruk nipis akan sangat pedis maka sacara bersamaan suara jeritan akan semakin kencang.

Dalam konteks ini, bukan lagi elemen rakyat yang menggonggong, malainkan pemerintah baik kabupaten dan provinsi yang secara tegas menolak. Bahkan, ketua DPRD Provinsi yang dikenal sangat mencintai rakyatnya menantang akan memimpin aksi jika 500 TKA itu benar benar menghirup udara setengah segar SULTRA. Apa yang dilakukan pemerintah SULTRA tidaklah semata mata menghindari menjadi tameng oligarki kapital dari gencatan suara aktivis. Melainkan, itu adalah upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat agar mereka merasa tidak ditinggalkan oleh pemerintah.

Bukan persoalan jumlah, prosedural kesehatan atau legal Standing. Pemerintah memahami bahwa poin-poin itu telah dikantongi perusahaan meskipun dengan jenis Visa abal abal. Namun, hal substansi yang harus tetap terjaga adalah ketenangan masyarakat, rasa tidak takut, dan percaya diri, dan terakhir adalah harga diri Sulawesi Tenggara yang seolah diperlakukan sebagai pion pemerintah pusat. Benar adanya jika China adalah penyumbang terbanyak bantuan covid19 dari 92 instansi kepada pemerintah Indonesia. Tidak hanya pemerintahnya namun perusahaan perusahaan Swastanya baik yang melakukan penanaman modal di Indonesia dan tidak, ikut serta berbagi kepedulian. Bahkan, perusahaan yang manjadi mainan (Tiktok) suntuk warga +62 angka bantuan yang digelontorkan senilai Rp. 100 milyar . Maksud penulis ialah, jangan karena Jumlah Sumbangan yang besar, sehingga apapun permintaan yang diajukan akan dikabulkan. Bukankah itu menjadikan SULTRA sebagai Tumbal Diplomasi ?

Dalam Hubungan internasional ada teori yang digunakan pada pengambilan kebijakan luar negeri. Yakni sebuah teori yang dicetuskan oleh Josepth Nye dalam bukunya “Power” ((2004). “Power” terbagi menjadi dua, Hard Power dan Soft Power. Hard power inilah yang digunakan oleh China dalam diplomasi Indonesia yang mana ciri khas Hard Power ialah memberikan imbalan atau Carrot dan Stick atau Ancaman. Maksudnya, sebuah negara yang menggunakan Hard Power biasanya akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada negara target atau memberikan ancaman seperti embargo agar negara tersebut mewujudkan keinginan negara pengguna hard power, lebih tepatnya tunduk dan patuh. Namun, ini hanyalah sebatas hipotesis penulis melihat kondisi yang ada.

Menurut sebuah data dari informan instansi tenaga kerja, saat ini jumlah tenaga kerja asing yang berada di menajemen VDNI adalah 668 orang, sementara berdasrkan hitungan analisis dilihat dari Arrival TKA setiap hari di bandara haluoleo, dan informan tenaga kerja lokal secara probobalitas berada pada kisaran 3 hingga 5 ribu orang. Maka untuk jumlah validnya silakan pembaca menganalisa secara rasional.

Terlepas dari itu, ada hal yang menurut penulis cukup amnesia bahkan mencapi stadium dua. Bagaimana tidak, melalui media kompas.com DIRJEN BINAPENTA dan PKK Kementerian Tenaga Kerja bapak Aris Wahyudi mengatakan bahwa “perusahaan sudah coba mencari pekerja lokal namun tidak ada”. Woow luar biasa, pertanyaannya sejak kapan kementrian tenaga kerja yang jadi bunda tersayang perusahaan, menyurat kepada bapak gubernur atau bupati setempat bahwa perusahaan membutuhkan tenaga ahli sebanyak 500 orang ?, Jika ia pernah maka, Sebegitu bodohka orang Indonesia terkhusus SULTRA hingga tidak bisa memenuhi kriteria pekerjaan tersebut ?. Paling aneh lagi, kapan perusahaan atau kementrian tenaga kerja menyebutkan jenis Ahli, kriteria pekerjaan, job description yang dibutuhkan ?. Ngawur !.

Tanpa disadari, bahwa sedangkan sebelum pandemi jumlah pengangguran Indonesia berada pada 7,05 juta jiwa angkatan kerja dari 197,91 juta usia produktif, diluar dari bukan angkatan kerja (KEMENAKER Agustus 2019), dan selama corona jumlah karyawan Indonesia “Meuko” terpaksa dirumahkan dan PHK berada pada angka fantastis, Sektor Formal ( 1,560.646 /74%) orang dari (85.261 /73%) perusahaan, dan sektor informal (538.385/85%) orang dari ( 31.444 /27%) perusahaan (KEMENAKER : Awal Mei)) . Jika ditarik garis unbeliaveble nya maka saat ini orang Indonesia, bahkan jika ada pekerjaan menjadi satpam di planet Mars penulis yakin garis antriannya masih sangat panjang.

Amnesia selanjutnya ialah, malalui surat no. B-3/10204/PK.04/IV/2020 tentang Pesetujuan RPTKA PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Dari isi pembahasan bahwa, poin intinya menjurus pada persetujuan masuknya 500 tenaga kerja asing ke tanah Sulawesi Tenggara. Sementara, dua bulan sebelumnya tepat pada tanggal 21 februari 2020 sebuah surat kementrian tenaga kerja berbentuk surat edaran yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten dengan no. M/1/HK.04/II/2020 Tentang, Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Berasal Dari Negara Tingkok Dalam Rangka Pencegahan Wabah Penyakit Yang Di Akibatkan Oleh Virus Corona. Dikatakan bahwa “1. Melarang dan menghentikan sementara penggunaan TKA yang akan didatangkan dari negara RRT, 2. Bagi TKA yang dipekerjakan pada pekerjaan sementara dan masih tinggal di Indonesia tetap dapat diperpanjang paling lama 6 bulan”.

Dari dua surat yang diferensianya 360 derajat, pembaca dapat melihat dengan jelas kepimplanan kementrian tenaga kerja. Jika penulis adalah gubernur maka akan penulis katakan “kenapa tidak bu mentri saja yang datang jadi gubernur di SULTRA” atau “ Maaf bu Menteri saya sedang amnesia kalau ada perusahaan VDNI di Konawe”. Sayangnya saja, penulis tidak diberikan kesempatan senyum sapa manis saat ibu menteri membawakan kuliah pada mahasiswa master hubungan internasional Universitas Paramadina beberapa waktu lalu.

Saat ini ada wacana yang muncul diberita Online bahwa jika 500 TKA tidak di datangkan maka 3000 orang tenaga kerja terancam dirumahkan atau bahkan PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Ini Ancaman atau jurus ampuh perusahaan, atau mungkin orderan MENKO Kemaritiman dan Investasi ?. mengapa tidak perusahaan buka bukaan saja. Berapa sebenarnya tenaga ahli yang dibutuhkan ?, apa jenis pekerjaan tenaga ahli tersebut ?. Takutnya, kasus yang sama terulang, dimana 49 TKA kloter Pertama yang datang menggunakan VILO (Visa Lobi). Heheeheh.

Pada tanggal 19 Maret 2020 melalui media inline suara.com Menteri koordinator (MENKO) Kemaritiman dan Investasi bapak Luhut Binsar Pandjaitan menaggapi kedatangan 49 TKA yang meluncur ke SULTRA ia mengatakan “ Ya tadi baru rapat mengenai ini, jangan besar besarkan dulu kita luruskan secara proporsional. Jadi, 49 TKA itu dapat visa 211-A pada tanggal 4 januari, jauh sebelum ada larangan Tiongkok datang ke Indonesia, jadi tidak ada yang dilanggar”. Lanjut ia mengatakan “ Saya tegaskan, tidak ada prosedur ilegal. Mereka ajukan visa legal ke kedutaan kita di Beijing. Ini Cuma masalah tekhnis visa 211-A dan 211-B”.

Membedah lebih dalam yang dikatakan bapak MENKO, yang perlu kita ketaui bersama adalah dalam konstitusi, indonesia memiliki 4 jenis Visa yang diakui yakni visa Diplomat, Dinas, Kunjungan, dan Tinggal Terbatas (Vitas). Dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No. 51 Tahun 2016 dikatakan bahwa indeks Visa 211-A merupakan visa kunjungan 1 kali perjalanan dengan jenis kegiatan : Wisata, keluarga, sosial, budaya, bisnis dan tidak samasekali untuk bekerja. Bahkan, masuk areal kerja tidak diperbolehkan kecuali hanya sesekali, menyuntuh laptop pekerjaanpun tidak diizinkan.

Selanjutnya adalah Indeks Visa 211-B, seperti yang dikatakan bapak menteri sapu jagat (julukan) “Hanya Persoalan Tekhnis”. Masih dalam aturan yang sama, visa 211-B pula merupakan kunjungan 1 kali perjalanan dengan jenis kegiatan : 1. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan teknologi indsutri, 2. Melakukan audit dan kendali mutu produksi, 3. Calon tenaga kerja asing dan uji coba kemampuan dalam bekerja. Dapat pembaca simpulkan bahwa baik Visa 211-A dan 211-B tidak dipergunakan untuk bekerja.

Melirik pada pembenaran yang dikatakan oleh kepala bagaian Humas dan Umum DIRJEN Imigrasi bapak Arvin Gumilang pada media yang sama “ Bahwa benar mereka mnggunakan visa kunjungan B 211 yang berlaku 60 hari, yang diterbitkan pada tanggal 14 januari 2020 di KBRI (Keduataan Besar Republik Indonesia) Beijing untuk kegiatan calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan bekerja” jika dilihat sekilas maka, kalimat terahir bapak Arvin akan sejalan dengan poin ke 3 visa 211-B. Namun, ketika dicermati lebih saksaama maka akan timbul pertayaan. Dimana letak rasionalnya, dua perusahaan raksaa mengajukan permohonan transfer orang asing hanya untuk uji coba kemampuan bekerja ?, apakah orang asing yang telah lebih dulu berada didalam perusahaan juga hanya uji coba/praktek ?, lalu, mengapa surat yang diajukan dua perushaan tersebut perihalnya adalah Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing dan bukan uji coba calon TKA ?, dan bukankah bapak MENKO tida pernah menyebutkan Uji Coba calon TKA dari semua pernyataannya, melainkan TKA?. Ada banyak pertanyaan, yang semuanya merujuk pada ketidak rasionalan. Lebih tepatnya, bukankah ini adalah jalan untuk mengihindari pajak tenaga kerja asing yang harus dibayar setiap bulan ?.

Seharusnya, yang mereka sebut TKA menggunakan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan indeks Visa C 312 yang mana jenis kegiatannya adalah bekeja. Kemudian perusahaan yang mangajukan mereka untuk dipekerjakan harus memenuhi syarat syarat tertentu, salah satunya adalah pembayaran DKP-TKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebesar $150. Jika semua syarat telah dipenuhi maka barulah mereka bisa mengajukan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). Ketika telah memiliki IMTA maka mereka telah legal dimata hukum. Mereka juga akan terdaftar sebagai TKA yang harus membayar pajak 20% setiap bulan dari gaji mereka.

Namun, selama mereka menggunakan visa kunjungan maka, selama itu pula mereka tidak akan membayar pajak. Penulis ingin mengajak pembaca menghitung. Berapa kerugian negara setiap tahun dari ribuan TKA yang tidak membayar pajak dan DKP-TKA ?. dalam sebuah riset personal diperkirakan angka kerugian negara mencapai 120 Milyar pertahun. Angka tersbut jika dipakai untuk pembangunan Rumah Jabatan (RUJAB) sepertinya akan menembus lantai 9, atau jika di gunakan untuk korban banjir Konawe probabilitasnya semua korban akan memiliki rumah tinggal yang layak, atau jika angka tersebut dimanfaatkan guna biaya pendidikan Master dan Doktoral kemungkinan dapat menembus angka ribuan master dan ratusan doktoral dalam kurun waktu 4 tahun. Tidak perlu lagi menggunakan beasiswa yang pengumumannya telah lebih dulu keluar sebelum pendaftaran. Heheheh.

Selanjutnya, Pimpinan Menteri kooridnator Kemaritiman dan Investasi mendeskriftikan pada media pasardana.id bahwa “Dia (VDNI dan OSS) itu menyelesaiakan HPAL (High Pressure Acid Leaching) untuk persiapan Industri Lithium Baterai” maksudnya adalah dia mengungkapkan bahwa dua perusahaan tersebut sedang membangun Industry Lithium Baterai. Sementara, sejak pertamakali VDNI dan OSS beroperasi, yang dibangun bukanlah industri Lithium Baterai malainkan NPI (Nickel Pig Iron) yang mana 100% dari NPI tersebut dikirim ke China.

Dari dua pernyataan Bapak MENKO Kemaritiman dan Investasi dengan tingkat hoaks 99% maka, bukankah Pak MENKO telah menjadi mesin pencetak spekulasi publik ?. Maksud penulis adalah 49 TKA tersebut dan Ribuan yang masih dalam perusahaan yang menggunakan Visa 211-A harus segera di Deportasi ( Pengusiran orang asing kembali kenegaranya karena melanggar hukum). Semoga saja Bapak KAPOLDA yang baru naik pangkat mau melakukannya. Aamiin.

Dalam sebuah buku Filsafat Ilmu dikatakan Tidak Tau Ditaunya atau kongkrit bahasanya adalah Pura pura tidak tau. Itulah yang banyak dialami oleh pejabat kita di SULTRA khususnya. Mereka telah mengatahui bahwa ada lubang besar yang harus ditutupi, namun bukan menutupi justru membantu memperluas skandalnya. Maksud penulis, jika tidak bisa membersihkan maka janganlah memperkeruh, kasian ikan ikannya nanti mati.
“kekuasaan dapat menutupi kebenaran, tapi kebenaran tidak akan pernah hilang : Filosof China”

Billahi Taufik Walhidayh
Wassalamualaikum Wr. Wb.

  • Whatsapp

Pos terkait