Pemda Mubar Bantah Tudingan Pengambialihan Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Melanggar Aturan

Kabag Hukum Pemda Muna Barat, Yuliana Are membantah tudingan bahwa pengambilalihan pengelolaan keuangan daerah Dinas Kesehatan melanggar aturan.

Muna Barat, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah tudingan melanggar aturan terkait pengambilalihan pengelolaan keuangan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan kepada Sekretaris Dinas.

Bantahan tersebut merupakan buntut dari adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat La Ode Mahajaya yang menuturkan bahwa dirinya sudah tidak diberikan ruang dalam melakukan pengelolaan keuangan di Dinas yang dipimpinnya.

Bacaan Lainnya
 
 

Menyikapi hal tersebut, Kabag Hukum Pemda Muna Barat, Yuliana Are menuturkan penunjukkan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah.

Dia menegaskan kehadiran KPA tidak bertujuan merampas kewenangan Pengguna Anggaran (PA), melainkan membantu dalam penyelenggaraan kewenangan PA.

“Hal itu merujuk dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan diurai secara jelas dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yuliana Are dalam keterangan resminya yang diterima oleh sultrademo.co, Sabtu (6/4/2024).

Yuliana menguraikan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, memiliki kewenangan menetapkan KPA. Ia merujuk pada pasal 4 huruf b. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 salah satu kewenangan bupati adalah menetapkan KPA.

“Dan hadirnya KPA dalam satu instansi tidak boleh dimaknai merampas kewenangan Pengguna Anggaran (PA),” tuturnya.

Justru, menurutnya tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) diringankan dengan hadirnya KPA. Sebab KPA hanya menyelenggarakan kewenangan PA. Itupun hanya sebagian. Sehingga kata Yuliana sangat keliru bila ada pendapat yang mengatakan bahwa KPA melucuti kewenangan PA.

“Soal Kepala Dinas kesehatan seolah tidak lagi diberikan kewenangan mengelola keuangan di kantornya, justru ini lucu. Berarti pejabat yang bersangkutan tidak memahami secara utuh aturan pengelolaan keuangan daerah. Yang mesti dipahami, meski ada penunjukan KPA, posisi PA tetap tidak terganggu sebab kewenangan PA melekat secara ex officio karena jabatan kepala dinas,” ungkapnya.

”lntinya, baik PA maupun KPA sesuai ketentuan peraturan perundangan memiliki tugas dan kewenangan masingmasing. Dan keduanya menyelenggarakan kewenangan bupati. Selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah. Sehingga, secara normatif bupati menunjuk KPA tidak bisa diselisihi oleh PA, terlebih lagi dia sebagai bawahan,” tambahnya.

Terkait situasi ini, ia menilai Kadis Kesehatan Muna Barat La Ode Mahajaya sudah melewati batas sebagai bawahan, dan potensi melanggar kode etik sangat terbuka dan untuk proses selanjutnya masih menunggu perkembangan situasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Dinas Perencanaan Pembangunan, Keuangan, dan Aset Daera (PPKAD), Laode Hasanu ikut membantah pernyataan Kadis Kesehatan. Menurutnya Mahajaya masih tetap PA di Dinas Kesehatan. Dan kewenangannya mengendalikan program administrasi keuangan daerah tidak diganggu.

Justru aneh, sebab kata Hasanu penunjukkan KPA di Dinas Kesehatan bukan kali ini saja terjadi. Bahkan, tahun lalu semua kepala bidang dijadikan KPA. Kenapa nanti tahun ini baru dikomplain. Mestinya dari tahun kemarin kalau ini dianggap salah.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Arif Ndaga ikut membantah pernyataan pimpinannya itu. Menurutnya, sebagai KPA dirinya tidak mungkin mengambil seluruh kewenangan PA. bahkan, persentase kewenangan pengelolaan anggaran 70 persen dikelola sendiri oleh kadis, dia hanya 30 persen.

“Kami juga paham aturan, dan KPA sifatnya membantuh PA, sehingga tidak mungkin kami merampas kewenangan beliau,” tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email
 
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait