Konawe Selatan, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Rakor berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (9/4/2025), dan diikuti seluruh kepala OPD, pejabat eselon III, serta camat se-Konawe Selatan.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penyusunan dan evaluasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD.
Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum OPD sebagai ajang penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
“Forum ini menjadi ruang partisipasi publik yang mengakomodasi usulan masyarakat agar program pemerintah daerah tepat sasaran,” ujar Irham. Ia didampingi Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama dan Sekretaris Daerah ST Chadidjah.
Irham menambahkan, forum OPD juga menjadi momentum untuk mempertajam indikator dan target kinerja, menyesuaikan pendanaan program prioritas, serta menyinergikan program lintas sektor.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu merumuskan kebijakan yang menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan RKPD harus dilakukan secara sinkron dengan arah kebijakan nasional dan provinsi agar visi-misi pembangunan daerah tercapai dan mendukung agenda pembangunan nasional,” katanya.
Untuk tahun 2026, RKPD Kabupaten Konawe Selatan mengusung tema “Membangun Konawe Selatan melalui Pemantapan Program atau Kegiatan Pembangunan SDM, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.”
Adapun skala prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi:
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
2. Penanganan kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Penguatan dan pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan.
Sementara itu, isu strategis yang menjadi perhatian meliputi:
1. Penurunan angka stunting;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Akses pendidikan dasar dan pembiayaan pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu;
4. Ketahanan pangan serta pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan;
5. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis lingkungan;
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
7. Penciptaan lapangan kerja;
8. Peningkatan iklim investasi;
9. Penanganan rumah tidak layak huni;
10. Ketangguhan terhadap bencana;
11. Penanganan sampah di TPS dan TPA.
Irham Kalenggo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Dengan perencanaan yang tepat, kita berharap pembangunan di Konawe Selatan bisa lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Laporan: Jumardin
Editor: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
