Pemkot Bahas MoU PKS Untuk Mendorong Peningkatan Kinerja ASN

Ketgam : Pemkot melaksanakan rapat untuk membahas MoU tentang penerapan sistem merit untuk mendorong peningkatan kinerja ASN

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melaksanakan rapat untuk membahas draft Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sistem Aplikasi Layanan Berbasis Sistem Merit.

Kerja sama ini direncanakan antara Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang dikenal sebagai percontohan penerapan sistem merit terbaik di Indonesia.

Bacaan Lainnya
 

Rapat dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Makmur, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Jumat, (25 Oktober 2024).

Beberapa instansi terkait, seperti Inspektorat Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Hukum, serta berbagai bidang terkait lainnya, turut hadir untuk membahas secara menyeluruh isi dari draft MoU tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM di lingkungan Pemkot Kendari melalui penerapan sistem merit, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Penerapan sistem ini tidak hanya akan meningkatkan profesionalisme ASN, tetapi juga berkontribusi pada efektivitas pelayanan publik dan kemajuan pembangunan daerah.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, Bagus Iriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya melihat Pemprov Jawa Barat sebagai model implementasi sistem merit yang sukses dan berharap dapat mengadopsi praktik serupa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Kendari.

Dalam pembahasan draft MoU dan PKS ini, BKPSDM Kota Kendari juga mengundang seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan, tambahan, atau koreksi terhadap isi draft yang telah disusun.

Hal ini dilakukan agar seluruh ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku serta relevan dengan kebutuhan Pemkot Kendari.

“Kami menampilkan hasil komunikasi kami dengan Pemprov Jawa Barat sebagai contoh. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau disesuaikan agar sesuai dengan regulasi, kami terbuka untuk mendiskusikannya,” ungkap Bagus Iriyanto.

Laporan : Hani
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait