Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/5/2026).
Rakor Supervisi Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, dengan fokus utama pada pembenahan pengelolaan aset daerah.
Dalam sambutannya, Amir Hasan menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK, khususnya dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, yang dinilai memberikan pendampingan strategis bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah Kota Kendari menyambut positif kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah menjadi aspek krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti persoalan sertifikasi tanah dan bangunan, penataan administrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset.
“Optimalisasi aset daerah menjadi prioritas kami. Masih ada berbagai persoalan, baik dari sisi legalitas maupun pemanfaatannya agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkot Kendari juga mengungkap sejumlah persoalan yang tengah dihadapi, di antaranya sengketa lahan, batas wilayah, serta kepemilikan aset pendidikan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Amir Hasan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan KPK dalam merumuskan langkah strategis serta solusi konkret terhadap berbagai persoalan tersebut. Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersikap terbuka dan kooperatif selama proses supervisi berlangsung.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dari KPK serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Rakor ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi sekaligus penguatan sistem pemerintahan yang bersih di Kota Kendari, sejalan dengan program nasional pemberantasan korupsi yang terus digencarkan KPK.








