Pemkot Kendari Serahkan Bantuan Terhadap Masyarakat Nelayan

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan program dan bantuan sebagai wujud perhatian dan kepedulian dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Penyerahan dilakukan oleh Walikota Kendari H. Sulkarnain K. SE. ME di KSU Adi Jaya Lestari Kel. Kendari Caddi.Bantuan yang diserahkan terdiri dari mobil berpendingin, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan), dan Klaim Asuransi Nelayan. Program dan bantuan tersebut berasal dana hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta BPJS Ketenagakerjaan. (Kamis, 26/12/19).

Bacaan Lainnya

Sulkarnain berharap program dan bantuan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Kalau sertifikatnya mau digunakan sebagai agunan untuk kredit, saya harap betul-betul dipakai untuk modal usaha bukan untuk konsumtif. Sehingga ekonomi kita bisa meningkat, dan sertifikatnya kembali” tuturnya.

Selain itu, Sul juga mengimbau bagi masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah dan kepada aparat Pemkot Kendari, jangan ada pungutan tambahan lagi serta meminta kepada Camat dan Lurah untuk melayani masyarakat dengan baik.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota Kendari Rahman Napira menyatakan ada percepatan dan penambahan volume dari tahun 2018-2020 nantinya.

“2018 hanya 2.050 sertifikat, 2019 sekitar 6.500 & ditahun 2020 mencapai angka 17.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan dari tahun kemarin sekitar 300% kenaikannya & ini cukup besar,” jelasnya.

Melihat angka tersebut, ia mengatakan bahwa itu akan menjadi PR terberat bagi pihaknya sebab terkendala di peralatan dan SDM yang memadai. Namun saat ini ia sedang berupaya untuk menyelesaikan tugas tersebut .

“Insha allah bisa terealisasi dengan bantuan aparat kelurahan, pemerintah daerah (Pemda) dan dibantu oleh pemohon sendiri yang mempermudah proses pengurusan dengan cara menunjukan kelengkapan berkas tananhnya,” katanya.

Dalam pengurusan berkas tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada unsur pungli sebab sebelum diadakan sertifikasi terlebih dahulu akan dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap calon peserta maupun aparat kelurahan.

Laporan : Hani

Pos terkait