Pemprov Sultra Intensifkan Pengendalian Inflasi

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus mengintensifkan koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (28/10/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memantau dan menstabilkan kondisi inflasi di seluruh daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Bacaan Lainnya

Rakor yang berlangsung pada minggu ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh perwakilan kementerian terkait, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta pejabat dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan.

Sementara Pemprov Sultra diwakili oleh sejumlah instansi terkait, termasuk Biro Perekonomian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Karantina Kendari.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya konsistensi dalam pengawasan inflasi guna mendukung pencapaian swasembada pangan.

Tito mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu rendah dapat menyulitkan para produsen daerah, sehingga perlu diwaspadai.

“Kondisi inflasi yang rendah memang baik, namun kita perlu menjaga agar tidak terlalu rendah. Ini bisa berdampak pada para produsen di daerah,” ujar Tito Karnavian.

Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk rutin memperbarui data inflasi di wilayah masing-masing dan memantau ketersediaan pangan guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

Tito menyoroti beberapa komoditas utama seperti bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras yang perlu dipantau ketat karena mengalami fluktuasi harga di berbagai daerah.

Pada September 2024, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah, bersama dengan Bangka Belitung, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Meskipun demikian, Mendagri menegaskan agar inflasi tetap dijaga agar tidak jatuh terlalu rendah.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu keempat Oktober 2024 menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar -0,67 persen. B

eberapa daerah lain, termasuk Papua Selatan dan DKI Jakarta, juga mencatat deflasi pada periode yang sama.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti pentingnya pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai barometer inflasi nasional. Amalia menjelaskan bahwa pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) dan Survei Harga Konsumen (SHK), yang menjadi dasar pemantauan perkembangan harga konsumen di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa harga komoditas seperti bawang merah dan daging ayam ras kini mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga BPS terus memantau pergerakannya.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Arini Triana Suci Rahmadani
Editor: Muhammad Sulhijah

Pos terkait