Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan keseriusannya menjadi pelopor ekonomi biru di kawasan timur Indonesia. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menilai pendidikan tinggi dan inovasi adalah kunci utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, saat membuka Seminar Nasional bertema “Indonesia Emas 2045: Transformasi Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Mendorong Ekonomi Biru”, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan penyelenggara, khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO) yang menginisiasi kegiatan ilmiah tersebut.
“Kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu semua merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mendorong penguatan ekonomi biru di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Andi Sumangerukka menegaskan, posisi Sultra yang terdiri dari puluhan pulau dengan garis pantai panjang dan kawasan konservasi laut seluas lebih dari dua juta hektare menjadikan provinsi ini punya modal besar dalam pembangunan ekonomi berbasis laut.
Ia menjelaskan, arah pembangunan tersebut sudah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan diperkuat lewat penyusunan Rencana Induk Ekonomi Biru 2025–2045.
“Dokumen ini mengintegrasikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan tujuan menjadikan laut bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai sumber kesejahteraan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Sultra telah meluncurkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Blue Economy yang menjadi acuan dalam mengarusutamakan ekonomi biru di seluruh kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin menjadikan Sultra sebagai laboratorium ekonomi biru Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendorong inovasi, riset, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Gubernur.
Ia menegaskan peran strategis pendidikan tinggi dalam ekosistem tersebut. UHO diharapkan menjadi center of excellencedalam riset dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
“Untuk mencapai tujuan besar ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi digital dalam sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan artificial intelligence (AI), big data, hingga konsep smart fisheries, menurutnya, akan membuka peluang efisiensi produksi, pengelolaan data yang akurat, serta pengawasan laut yang transparan.
“Integrasi teknologi dan ilmu pengetahuan, yang tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, akan memperkuat posisi Sultra sebagai pelopor inovasi ekonomi biru di kawasan timur Indonesia,” tambahnya.
Di akhir sambutan, ia berharap dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat implementasi ekonomi biru di Sultra.
“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan kolaborasi lintas sektor yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan bangsa,” ucap Gubernur melalui Sekda Sultra.
Seminar nasional yang digelar FPIK UHO ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian, akademisi, peneliti, hingga praktisi sektor kelautan dan perikanan. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Institut Teknologi Kelautan Buton, Bappeda Sultra, Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, FPIK IPB, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan se-Indonesia, Shrimp Club Indonesia, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
