Pengembangan RTH di Kendari Terus Digenjot

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Bacaan Lainnya

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Contoh RTH publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api.

Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Penyediaan RTH memiliki tujuan, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatakan keserasian lingkunagn perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Salah satu Contoh RTH yang terdapat di kota lulo ini yakni kawasan wisata Lahundape yang terletak di daerah Watu-Watu kota Kendari. Lokasi wisata tersebut berada dalam pengawasan UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.

Menurut Mulyati, pihaknya berencana untuk membuat Name maps, khusus untuk lokasi wisata Lahundape namun karena terkendalan dana, hingga sampai saat ini keinginan tersebut belum tercapai.

“Kita ada rencana kalau ada investor yang mau kerjasama untuk pembuatan Name Maps kami siap bekerja sama,” Ucap Mulyani kepala UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.

Untuk proses pemeliharaan lingkungannya, pihak UPTD bekerja sama dengan warga sekitar membentuk kemitraan yang beranggotakan kelompok tani dari yang terdiri dari 16 kelompok tani dengan perjanjian bahwa mereka boleh memanfaatkan hasil hutan dalam hal ini hasil hutan non kayu (HHNK)

Selain itu masyarakat juga diperbolehkan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun harus diingat bahwa tujuan utamanya adalah menjaga dan memelihara lingkungan sekitar lahundape.

Pihak UPTD sendiri telah melakukan rehabilitasi kawasan wisata tersebut sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terhadap dampak yang akan terjadi jika daerah itu mengalami kerusakan.

“Sekiranya ada sekitar 10.000 warga yang akan mengalami krisis air bersih jika kawasan wisata lahundape mengalami kerusakan sebab air bersih yang digunakan warga adalah air yang berasal dari pegunungan di lokasi tersebut,”tutupnya.

Penulis : Hani
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait