Konawe, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Bulan Inovasi Daerah sekaligus memperkuat implementasi program Satu Data Digital. Agenda yang berlangsung di Aula Diskominfo Kantor Bupati Konawe tersebut dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe, Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung dua agenda strategis ini. Setiap OPD diharapkan aktif menyajikan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Ferdinand mengingatkan agar gelaran Bulan Inovasi Daerah tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Setiap inovasi dan tata kelola data yang disiapkan harus mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
“Kegiatan ini harus mampu menghasilkan inovasi dan pengelolaan data yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan pemerintah daerah,” ujar Ferdinand.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Suparjo, menyampaikan bahwa tata kelola data yang tertib dan berkelanjutan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Integrasi sistem juga terus dilakukan agar tidak ada lagi penginputan data yang berulang antar-aplikasi.
Untuk memperkuat ekosistem digital tersebut, Diskominfo Konawe tengah mengembangkan sistem pemetaan terpadu bernama *GIS Konawe Bersahaja*. Sistem ini mengintegrasikan data spasial dan sektoral mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
Data yang dihimpun meliputi batas wilayah, jaringan jalan, pertanahan, kependudukan, fasilitas pemerintahan, hingga pemetaan rawan bencana. Suparjo juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian pemutakhiran batas wilayah sebagai fondasi penyusunan data spasial yang akurat.
Selain itu, integrasi portal berita dan agenda kegiatan pemerintah turut diperkuat. OPD diarahkan menyampaikan dokumentasi kegiatan melalui sistem terpadu yang nantinya diverifikasi dan diterbitkan oleh Diskominfo.
“Data bukan hanya untuk disimpan, tetapi harus dikelola, diperbarui, diintegrasikan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah,” tegas Suparjo.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
