Perspektif Hukum Pengisian Jabatan Bupati Kolaka Timur Yang Terjerat Korupsi

  • Whatsapp

Oleh: ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H.

Pengantar

Bacaan Lainnya

Tepat sepekan, pada hari Selasa, 21 September 2021 sekitar pukul 21.30 publik dikejutkan dengan informasi dan pemberitaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Koltim Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala BPBD Koltim Ansarullah (AZR). AMN diduga menerima suap dari AZR dengan barang bukti sebesar Rp. 225 Juta diduga sebagai fee atas proyek dana hibah pasca bencana di Kolaka Timur senilai Rp 26,9 milyar.

Bupati Koltim AMN baru saja menjabat 3 (tiga) bulan pasca dilantik oleh Gubernur Sultra tanggal 14 Juni 2021, menggantikan Bupati Koltim Samsul Bahri Madjid yang meninggal dunia setelah 21 (dua puluh satu) hari menjabat sejak dilantik tanggal 26 Februari 2021.

Setelah diperiksa di Polda Sultra kurang dari 1 x 24 jam pasca OTT akhirnya KPK menetapkan AMN & AZR sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi melalui konferensi pers yang digelar KPK pada Rabu malam, 22 September 2021. Keduanya ditahan di Rutan KPK menunggu proses hukum dan dilimpahkan ke Pengadilan.

Pasca OTT dan penetapan status Tersangka Bupati Kolaka Timur oleh KPK, masyarakat (publik) bertanya-tanya tentang kelanjutan kepemimpinan di daerah tersebut. Siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Bupati Koltim selama proses hukum sedang berjalan di KPK? Apalagi kursi Wakil Bupati Koltim sampai saat ini masih kosong.

Tanpa bermaksud mendahului proses yang sedang berjalan, dengan segala keterbatasan penulis, tulisan ini mencoba membahas secara normatif terkait dengan bagaimana proses pengisian jabatan Bupati Kolaka Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum saya melanjutkan tulisan ini dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), atas nama pribadi dan sebagai masyarakat menyampaikan turut prihatin dan berempati atas masalah hukum yang menimpa Bupati Kolaka Timur, semoga beliau tetap tegar, kuat dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut.

Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati Kolaka Timur

Normalnya jika struktur pemerintahan di daerah lengkap, dimana ada Bupati dan Wakil Bupati, maka menurut hukum, jabatan Andi Merya Nur sebagai Bupati Koltim yang berstatus tersangka dugaan korupsi, secara otomatis digantikan sementara waktu oleh Wakil Bupati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), sesuai bunyi Pasal 86 ayat (1) UU 23/2014, Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun karena jabatan Wakil Bupati Koltim masih kosong, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan dalam hal ini jabatan Bupati Kolaka Timur, maka kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi telah menunjuk Pelaksana harian (Plh) Bupati Kolaka Timur Andi Iqbal Tongasa yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sekretaris Daerah Koltim untuk menjalankan tugas sehari-hari Bupati definitif yang sedang berhalangan sementara selama sepekan kedepan, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan efektif.

Keputusan Gubernur Sultra menunjuk Plh. Bupati Koltim sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), disebutkan Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Pemberhentian Bupati Kolaka Timur yang Terjerat Korupsi

Mengutip situs Hukum Online, di dalam UU 23/2014 tentang Pemda, Pasal 78 ayat (1) disebutkan Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri atau; c. diberhentikan. Selanjutnya dalam ayat (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berkaitan dengan kasus hukum Bupati Koltim, diantaranya dalam huruf b karena, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan huruf e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;

Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014, disebutkan ada 10 (sepuluh) point larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah yaitu, salah satunya pada huruf e. kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

Berkaitan dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014 yang disebutkan diatas, terkait dengan status hukum Bupati Kolaka Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, apakah sudah dapat diberhentikan? Jawabnya, belum dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara. Sesuai bunyi Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 disebutkan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana korupsi.

Sehingga proses pemberhentian sementara Bupati Kolaka Timur baru dapat dilakukan jika Bupati Kolaka Timur telah menyandang status sebagai terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 83 ayat (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Dalam prosesnya apabila Bupati Kolaka Timur terbukti korupsi, maka sesuai bunyi Pasal 83 ayat (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pasal 83 ayat (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan, ayat (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, ayat (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Penggantian Bupati Kolaka Timur yang Terjerat Korupsi

Di dalam Pasal 86 ayat (1) UU 23/2014, disebutkan Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dibeberapa daerah tidak sedikit yang Kepala Daerahnya (Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota) terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tidak memiliki Wakil Kepala Daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga untuk kasus Bupati Kolaka Timur yang ditahan KPK dan tidak memiliki Wakil Bupati, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) UU 23/2014 disebutkan Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Pasal 86 ayat (5) disebutkan Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 87 ayat (2) UU 23/2014, Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Penjabat Bupati Kolaka Timur?

Tidak dapat dinafikkan yang seksi saat ini dan menjadi perbicangan atau buah bibir dimasyarakat adalah soal posisi penjabat Bupati, siapa yang akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk diamanahkan menduduki jabatan tersebut?

Kondisi yang ada saat ini bahwa di Koltim tidak memiliki Wakil Bupati, sehingga kursi atau jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut masih kosong. Maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) UU 23/2014, disebutkan Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dapat dipastikan penyelenggaraan roda pemerintahan di Koltim nantinya akan dijalankan oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Sultra (Pasal 86 ayat (5) UU 23/2014) pasca ditangkap dan ditahannya Bupati Kolaka Timur oleh KPK. Penjabat Bupati tersebut akan diangkat setelah status hukum yang disandang Bupati Koltim sebagai tersangka berubah menjadi terdakwa setelah dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014).

Soal apakah penjabat Bupati Koltim yang diangkat oleh Menteri atas usul Gubernur Sultra nantinya akan memfasilitasi, memproses atau mengusulkan Calon Wakil Bupati Koltim yang diusul Partai Politik pengusung untuk dilakukan Pemilihan melalui DPRD atau tidak? hal tersebut nanti kita lihat bersama bagaimana proses yang akan terjadi dan dilakukan pasca dilantiknya Penjabat Bupati, karena hal itu merupakan domain eksekutif dan legislatif. Saya kira dalam politik cukup dinamis tidak ada yang tidak mungkin.

Karena ada ruang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 disebutkan, Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, ayat (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik
pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ayat (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur,
Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Namun, jika merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Ada 2 (dua) kemungkinan ketika Penjabat Bupati Kolaka Timur diangkat oleh Menteri atas usul Gubernur Sultra. Pertama, apakah penjabat Bupati akan menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati definitif, dan kedua apakah penjabat Bupati hanya akan menjabat sampai terpilih dan dilantiknya Bupati dan/atau Wakil Bupati hasil Pemilihan melalui DPRD ?

Sesuai ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 174 ayat (1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, ayat (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.

Selanjutnya Pasal 174 ayat (7) UU 10/2016, disebutkan Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.

Mengacu pada Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menyatakan Masa jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hanya sampai tahun 2024. Artinya bahwa para kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 hanya menjabat sekitar 3 (tiga) tahun sejak dilantik.

Maka jika proses hukum penyidikan dan penuntutan Bupati Koltim yang sedang dilakukan KPK berjalan dengan cepat, maka dapat dipastikan proses persidangan akan dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai tahapannya sampai adanya putusan tetap. Mengacu pada SEMA 2/2014 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan, setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diterima oleh Ketua Majelis Hakim paling lambat 3 s.d 5 bulan sudah harus diputus.

Sehingga jika proses dari awal penetapan tersangka Bupati Koltim sampai nanti menjadi terdakwa dan di vonis (inkracht) dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan kedepan, maka jika patokan sisa masa jabatan Bupati definitif kurang dari 18 (delapan belas) bulan (174 ayat (7) UU 10/2016) pada tahun 2024 dimana Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, maka masa jabatan Bupati masih lebih dari 18 (delapan belas) bulan, sehingga kemungkinan besar Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati melalui DPRD dapat dilakukan.

Tetapi jika masa jabatan Bupati definitif hanya selama 3 (tiga) tahun sejak dilantik, dan sisa masa jabatannya dihitung dari sejak dilantik pada bulan Februari 2021 dan berakhir bulan Februari 2024, maka masa jabatan Bupati kurang dari 18 (delapan belas) bulan. Sehingga penjabat Bupati yang ditetapkan oleh Menteri, menjabat sampai berakhirnya masa jabatan Bupati definitif.

Wassalam.

*Penulis : Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra wilayah Koltim/ Komisioner KPU Kolaka Timur Periode 2014-2019

Pos terkait