Kendari, Sultrademo.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sultra, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Jumat (4/10/2024).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian KNEKS.
Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Menurutnya, pengembangan sektor syariah harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Kita perlu memperkuat ekosistem industri halal dan komitmen dari seluruh pimpinan daerah dalam pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Ini penting agar kesejahteraan dan keadilan ekonomi dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.
Ma’ruf juga menyoroti peran daerah dalam memperkuat ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah guna meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat lokal.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga Oktober 2024, KNEKS telah menyelesaikan 13 program prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Salah satunya adalah Kodifikasi Data Industri Produk Halal dan penyusunan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029.
Selain itu, Sholahudin juga menjelaskan bahwa KNEKS telah membentuk 31 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan KDEKS di daerah-daerah ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris KNEKS, Sri Mulyani, menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan fiskal. Salah satunya adalah penguatan kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara.
Menurut Sri Mulyani, potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, dan kepala daerah diharapkan dapat mempercepat implementasi ekonomi syariah di wilayah masing-masing untuk mencapai target ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di wilayahnya.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal guna mempercepat pertumbuhan sektor syariah.
“Kami akan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara dan merealisasikan komitmen nyata dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan Indonesia Maju 2045,” ujar Andap.
Sebagai salah satu langkah konkret, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam, kawasan yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM lokal.
Zona ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk sertifikasi halal untuk produk UMKM, dan sedang dalam proses persetujuan lahan dengan dukungan dari Takmir Masjid Al Alam serta Bank Indonesia Sultra.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan para Gubernur dari seluruh Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua KDEKS di provinsi masing-masing.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
