Politik Uang dan Keterlibatan ASN, Tantangan Pilkada Konsel 2020

  • Whatsapp

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Konsel mewaspadai indikasi money politic atau politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020. Dua pelanggaran itu menjadi kasus yang cukup banyak pada pesta demokrasi Pemilu 2019 yang lalu.

Ketua Presidium JaDI Konsel, Sutamin Rembasa mengatakan, sebanyak 25 Kecamatan atau 351 desa, pihaknya sudah melakukan pemetaan titik kerawanan, salah satunya mengacu pada pilkada sebelumnya tahun 2015 yang lalu.

Bacaan Lainnya

Meski, secara umum dinamika politik di 25 kecamatan tersebut cukup dinamis. Termasuk indikasi politik uang dan keterlibatan ASN masih menjadi sorotan jajarannya.

Ia mengatakan, keterlibatan ASN masih pada titik kepentingan jabatan mereka. Jika salah satu calon yang didukung memenangkan pilkada, maka ASN itu ada kaitannya dengan kursi jabatannya. Sehingga, hal itu perlu diwaspadai sejak dini.

Adapun potensi keterlibatan ASN ini, sangatlah besar. Tak hanya keterlibatan ASN, penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung juga potensinya cukup tinggi.

“Meskipun untuk penggunaan anggaran ini tidak terlalu spesifik. Pada intinya, kami dari JaDI Konsel mewaspadai dan mengantisipasi pada semua hal yang menyebabkan pelanggaran terjadi,” ujarnya.

Menurut Tamin nama panggilan, praktik politik uang di Pemilu maupun Pilkada kerap terjadi. JaDI Konsel bakal mengawasi semaksimal mungkin.

“Tidak bisa dipungkiri itu (politik uang) yang bisa kita katakan semaksimal mungkin agar politik uang ini tidak masif, dan kalau bisa diminimalisir lah, di zero kan agak susah ya,” ucapnya.

Maka dari itu, Tamin harap kepada partai politik supaya mencalonkan orang baik dan punya aksesibilitas kepada publik. Dia yakin calon yang baik bakal diterima masyarakat dengan cara kampanye yang benar.

“Tidak usah money politic dan juga ini publik masyarakat juga harus jadi pemilih yang rasional dan berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sutamin Rembasa, politik uang di Pilpres 2019 tidak berlanjut di Pilkada 2020. Agar pesta demokrasi berjalan kondusif. bermartabat, jujur dan adil.

  • Whatsapp

Pos terkait