Rekonsiliasi Mengakhiri Polarisasi Pasca Pilkada Serentak 2024
Catatan: Andi Hatta M. Paturusi
Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah usai. Sebanyak 480 kepala daerah terpilih akan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan.
Sesuai data Komisi Pemilihan Umun, sebanyak 545 daerah di seluruh Indonesia yang melakukan pemilihan yang digelar pada 27 November 2024 lalu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Tak bisa dipungkiri, dalam sistem pemilihan langsung ini, polarisasi tidak bisa dihindari. Bahkan terkdang tergiring kemasalah SARA yang menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Perbedaan pilihan politik, dukungan figur yang kerap memaksa terjadinya polarisasi dan memecah harmoni masyarakat bahkan konflik keluarga. Untuk itu, perlu segera dilakukan rekonsiliasi melalui dialog publik. Rekonsiliasi ini penting, khususnya para tokoh masyarakat, sehingga polariasi segera diakhiri dan kembali berangkulan, melangkah dalam kebersamaan dan persatuan untuk membangun daerah tercinta.
Harapannya, dengan usainya pesta demokrasi Pillada serentak 2024 ini, polarisasi ini pun ikut sirna. Masyarakat pada umumnya sudah cerdas dan sadar bahwa Pilkada hanyalah pesta sesaat. Setelah pemilu usai, semua kembali ke aktivitas masing-masing untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Ada pun pemimpin yang terpilih, tetap harus dikawal dan ditagih janji politiknya, sejauhmana dia mampu mengimplementasikan program kerjanya, khususnya dalam menimgkatkan pelayanan, keamanan dan kesejahteraan rakyat.
Sultra Untuk Semua
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dihuni 2,75 juta jiwa dari berbagai agama, etnis, adat dan budaya. Keharmonisan masyatakat yang selama inj terjalin, sempat memunculkan riak-riak kecil dalam hiruk-pikuk Pilkada. Riak-riak kecil ini juga muncul, selain karena kepentiingan politik pragmatis juga dipicu adanya pernyataan-pernyataan segelintir tokoh yang cenderung kontaversial, meski itu hanyalah bagian stratak politik untuk meraih dukungan massa.
Ketika Pilkada usai, pemenang telah ditetapkan dan dilantik, maka tak ada pilihan lain kacuali menerima semua itu sebagai ketetapan takdir.
Untuk itu para Cakada, baik tingkat gubernur maupun bupati/walikota termasuk masing-masing pendukung sudah selayaknya kembali memperkuat integrasi sosial. Pada realitasnya, masyarakat sultra pada umumnya tidak terjebak pada polarisasi dan perbedaan pilihan politik yang berkepanjangan.
Bahkan tak jarang, perbedaan pilihan politik itu tak lebih dari diskusi kecil dan candaan di warung kopi dan media sosial. Masyarakat kembali berinteraksi dan berkomunikasi tanpa sekat.
Masyarakat sudah menyadari dan memahami pentingnya membangun dan mempertahankan kebersamaan, persatuan dan keharmonisan sebab bagaimana pun Sultra ini milik bersama. Pilihan kita hanyalah saling merangkul, saling mendukung dan saling menguatkan untuk membangun demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah dan tokoh masayarakat, khususnya para mantan Cakada sudah seharusnya juga melakukan rekonsiliasi, menguatkan integrasi sosial untuk kembali bergandengan tangan, membangun komunikasi, interaksi dan kebersamaan.
Namun demikin, semua stakeholder juga harus mengawal dan memastikan pemimpin terpilih memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan visi-misi dan program kerjanya sehingga tetap di jalur yang benar, berprikemanusiaan dan berkeadilan.
Demikian halnya para pemimpin dalam hal ini Guelbernur Sultra serta para bupati dan walikota terpilih harus berintegritas, terbuka dan siap menerima koreksi dan keritikan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan dan kemajuan daerah dengan prinsip memanusiakan manusia. ***
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
