Kendari, Sultrademo.co – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, melayangkan teguran keras kepada para kepala kelurahan (lurah) di wilayahnya. Siska menyoroti tajam rendahnya kepedulian jajaran pemerintah kelurahan dalam melaporkan kondisi riil masyarakat di wilayah kerja mereka.
Dari total 65 kelurahan di Kota Kendari, tercatat baru 13 kelurahan yang menyetorkan laporan kondusifitas wilayah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk periode 1–10 Juli 2026. Artinya, sebanyak 52 kelurahan lainnya terkesan abai dan belum memberikan laporan.
Sentilan menohok ini disampaikan langsung oleh Wali Kota saat memberikan arahan dalam Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan yang dirangkaikan dengan *Launching* Kelurahan Siaga TBC “Kendari Tuntas TBC” di salah satu hotel di Kendari, Selasa (14/7/2026). Agenda strategis ini turut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan Sekretaris Daerah Amir Hasan.
Dalam ketegasannya, Siska mengingatkan bahwa jabatan lurah mengemban tanggung jawab penuh atas nasib masyarakat, bukan sekadar urusan formalitas meja administrasi.
Seorang lurah wajib mengantongi data dan memahami dinamika warganya secara detail. Mulai dari masalah kesehatan, angka warga sakit, penanganan stunting, kemiskinan, tekanan sosial, hingga sumbatan pelayanan publik.
“Lurah harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Berapa yang sakit, siapa yang belum mendapatkan pelayanan, siapa yang mengalami tekanan sosial, siapa yang membutuhkan perhatian pemerintah. Jangan sampai ada lurah yang tidak tahu kondisi warganya sendiri,” tegas Siska di hadapan para peserta rapat.
Ia mengaku sangat prihatin melihat minimnya keaktifan para lurah. Laporan berkala dari kelurahan sangat krusial sebagai indikator bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Baru 13 kelurahan yang menyampaikan kabar bahwa pemerintahan hadir di tengah masyarakat. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” cetusnya.
Meskipun teguran ini disampaikan dalam forum koordinasi kesehatan, Siska menilai momen ini sangat tepat. Ia menegaskan keberhasilan program kesehatan di lapangan mustahil tercapai tanpa komando dan kepedulian dari pemerintah wilayah.
“Mungkin ada yang bertanya, kenapa rapat koordinasi kesehatan justru lurah yang saya tegur. Karena lurah adalah kepala wilayah. Kepala puskesmas memiliki tugas sesuai tupoksinya, tetapi yang memiliki masyarakat adalah lurah,” bebernya.
Menurut Siska, kepala puskesmas bergerak hanya sebagai eksekutor program kesehatan, sementara penanggung jawab mutlak dari kondisi warga adalah kepala wilayah itu sendiri. Terlebih, struktur pendukung di tingkat kelurahan dinilai sudah sangat lengkap.
“Lurah itu ibarat wali kota kecil di wilayahnya. Semua unsur ada di kelurahan, mulai dari sekleur, kasi, RT/RW, LPM, Posyandu, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Maka jangan pernah mengatakan ‘itu bukan urusan saya’. Semua persoalan masyarakat harus diketahui oleh kepala wilayah,” papar Siska, mengingatkan agar lurah tidak melempar tanggung jawab ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Ke depan, Pemkot Kendari mendesak seluruh lurah untuk membuang ego sektoral, memperkuat sinergi dengan Puskesmas, dan disiplin mengirimkan laporan berkala. Laporan ini nantinya akan menjadi fondasi utama bagi Pemkot dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran demi mewujudkan *Kendari Semakin Maju*.
Daftar 13 Kelurahan yang Sudah Melaporkan Kondisi Wilayah (Periode 1–10 Juli 2026):
* Kelurahan Wua-Wua
* Kelurahan Bende
* Kelurahan Watulondo
* Kelurahan Kendari Caddi
* Kelurahan Kessilampe
* Kelurahan Gunung Jati
* Kelurahan Benu-Benua
* Kelurahan Dapu-Dapura
* Kelurahan Kadia
* Kelurahan Sambuli
* Kelurahan Mandonga
* Kelurahan Mangga Dua
* Kelurahan Anggoeya
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
