Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi (Pemprof) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menjaga stabilitas harga dengan mencatatkan deflasi sebesar 0,17% pada bulan Oktober 2024, berbeda dengan tren nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,08%. Hal ini disampaikan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru.
Penurunan harga di Sultra terutama didorong oleh deflasi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,58%, yang menyumbang andil deflasi 0,19%. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga adalah beras (0,06%), terong (0,05%), dan bayam (0,04%).
Namun, beberapa komoditas seperti kacang panjang, ikan layang, dan emas perhiasan masih menyumbang inflasi bulanan sebesar 0,04%, diikuti tomat dan sawi hijau masing-masing dengan andil inflasi 0,03%.
Secara tahunan, inflasi Sultra tercatat sebesar 0,71%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 1,71%, menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah kedua di Indonesia.
Komoditas yang mendorong inflasi tahunan di Sultra di antaranya sigaret kretek mesin (0,33%) dan emas perhiasan (0,27%), sementara beberapa komoditas berhasil menekan inflasi, seperti beras (0,16%) dan angkutan udara (0,07%).
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mengapresiasi sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga.
“Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. Kami akan terus memantau kondisi pasar dan mengintervensi harga agar stabilitas tetap terjaga,” ujarnya.
Andap juga berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, untuk menyikapi deflasi berkelanjutan sejak Juni 2024.
Doni menyebutkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat, mengingat pertumbuhan kredit dan simpanan masih menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap deflasi di Sultra adalah mitigasi dampak El Nino dan La Nina yang lebih awal, peningkatan produksi beras, dan penyesuaian harga komoditas menuju keseimbangan baru.
Pemprov Sultra pun berencana untuk menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai langkah, seperti percepatan realisasi APBD, optimalisasi dana desa untuk ketahanan pangan, akselerasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan dan pertanian, serta penguatan kerja sama antar daerah.
Penulis: Arini Triana Suci Rahmadani
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
