Sylva Indonesia Pertanyakan IPPKH dan RKAB PT. PKS

  • Whatsapp

SULTRADEMO.CO – Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia atau (Sylva) Indonesia menyambangi kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi dan kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (EDSM) Sulawesi Tenggara, Senin (13/04/2020)

Bacaan Lainnya

Kedatangan mahasiswa Sylva Indonesia ini tidak lain mempertanyakan soal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan RKAB serta KTT dari PT. Putra kendari sejatra (PKS).

“Kami ke Dinas kehutanan Sultra dan ESDM ini untuk mempertanyakan Apakah PT PKS memiliki IPPKH, RKAB dan KTT-nya. Kalau perusahaan itu tidak memiliki maka Dishut, ESDM dan kepolisian segera mengambil langkah tegas, jangan dilakukan pembiaran. Apa lagi PKS beroperasi di blok boenaga konut, dan informasinya saat ini tengah beraktivitas, “tegas Sekjen Sylva Indonesia, Ardiansyah.

Pertemuan yang diterima langsung oleh salah satu staf kantor kehutanan provinsi Sultra Ardi, mengaku bahwa PT PKS belum memiliki IPPKH.

“Kalau tidak salah PT PKS belum memiliki IPPKH, namun lebih jelasnya saya akan koordinasikan ke pimpinan perihal maksud dan tujuan teman-teman mahasiswa, “katanya.

Di hari yang sama, Kadis ESDM Sultra, Buhardiman saat ditemui diruangannya juga mengaku bahwa PT.PKS belum memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Kepala Teknik Tambang (KTT).

“Belum ada RKAB dan KKT-nya, “singkatnya saat ditanyakan terkait hal tersebut.

Bahkan Kadis ESDM ini menegaskan bahwa, jika perusahaan itu (PT.PKS) melakukan aktivitas tanpa memiliki RKAB dan KTT maka hal tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum.

“Olehnya itu saya meminta kepada teman-teman di Sylva Indonesia, kalau ada perusahaan yang menambang tanpa RKAB dan melanggar hukum, silahkan dilaporkan ke aparat kepolisian, “jelas Buhardiman

Sementara itu, Sekjen Sylva Indonesia, Ardiansyah mengatakan, jika benar adanya PT Putra Kendari Sejatra (PKS) tidak memiliki IPPKH maka penegak hukum harus hadir untuk mengambil langkah cepat agar carut marut pertambangan di Sultra dapat terselesaikan.

Selain itu, maraknya pelanggaran pertambangan di Konawe Utara, Lanjut Ardiansyah menyebabkan kerusakan hutan hingga menyebabkan bencana alam, seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Anton Timbang selaku pimpinan PT. Putra kendari sejatra (PKS) melalui whatsapp enggan berkomentar lebih.

“Kalau sudah begitu dinda tidak usah ditanggapi,”tulisnya.

Pos terkait