Tak Kunjung Diadili, Dirut PT. VDNI Bakal Dilaporkan ke Mabes Polri dan KPK

  • Whatsapp

KENDARI, SULTRADEMO. CO- Penanganan kasus pelabuhan Jety milik PT. VDNI di Morosi kembali disoroti. Pasca ditetapkannya Zhu Mindong alias Andrew (Dirut. PT. VDNI) dan Lina Suti (Direktur PT. Pelabuhan Muara Sampara) pada tanggal 15 Februari 2016 oleh Penyidik Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), penanganan kasus kedua tersangka dalam kasus tindak pidana pelayaran pembangunan dermaga khusus Jetty Morosi tidak terdengar lagi.

Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA), Muhamad Ikram Pelesa menjelaskan, bahwa kedua tersangka saat itu masing-masing menjabat Direktur Utama PT. VDNI dan Direktur PT. Pelabuhan Muara Sampara yang kemudian dijerat Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 karena terbukti melakukan pembangunan dermaga khusus tanpa memiliki izin kesesuaian tata ruang, perubahan garis pantai, izin Kementerian Perikanan dan Kelautan, izin Pelabuhan di Perhubungan, izin lokasi, izin pembangunan dan lingkungan hidup (Amdal).

Bacaan Lainnya

“Jadi 3 Tahun lalu (15 feb 2016) penyidik polda sultra telah menetapkan Direktur PT. VDNI Zhu Mindong alias Andrew dan Direktur PT. Pelabuhan Muara Sampara Lina Suti sebagai tersangka dalam kasus itu karena terbukti melakukan pembangunan dermaga khusus tanpa memiliki izin kesesuaian tata ruang, perubahan garis pantai, izin Kementerian Perikanan dan Kelautan, izin Pelabuhan di Perhubungan, izin lokasi, izin pembangunan dan lingkungan hidup (Amdal). Tetapi sampai saat ini kasus tersebut tidak lagi ditindaklanjuti,” beber Ikram.

Mahasiswa Pascasarjana Managemen Corporate Social Responsibility (CSR) Universitas Trisakti itu menambahkan, kasus Pelabuhan Jety Morosi bergulir sejak tahun 2016, publikasi perkembangan kasusnya hanya pada tahap penetapan kedua orang tersebut sebagai tersangka, setelah itu tidak ada lagi penyampaian ke publik terkait perkembangan kasus tersebut, padahal kedua tersangka masih berkeliaran.

“Kasus ini bergulir sejak tahun 2016 lalu, dulu pada tahap penetapan kedua orang tersebut sebagai tersangka publikasi perkembangan kasusnya masif sekali, setelah itu tidak ada lagi penyampaian kepublik terkait perkembangan kasus tersebut, sudah 3 Tahun kasus itu tanpa kejelasan padahal kedua tersangka tersebut masih berkeliaran. Kami menduga Pihak Polda Sultra main mata dengan kedua tersangka ini,”ucapnya.

Ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal PB HMI Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam ini, penanganan kasus itu harus lebih serius dengan struktur atas institusi Polri, jika tidak kasus tersebut disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Penanganan Kasus ini harus lebih serius, harus ditangani oleh struktur atas institusi Polri kalau tidak kasus tersebut disupervisi KPK RI agar kedua orang ini menerima ganjaran atas perbuatannya, untuk itu kami berinisiatif akan melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri dan KPK RI pekan depan,” tutupnya.

Laporan : Ali
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait