Tamalaki Sultra Dorong Pemda Konawe Basmi Penghambat Rekruitmen TKL di Morosi

Kendari, sultrademo.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan perusahan pemurnian bijih Nikel yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan Obsidian Stainless Stell (OSS) belum lama ini telah menandatangani MoU perekrutan tenaga kerja lokal. Dimana diambil alih oleh Pemda Kabupaten Konawe dengan tujuan prioritas pemberdayaan masyarakat lokal.

Hasil kesepakatan antara perusahaan PT. VDNI dan Pemerintah Konawe soal perekrutan tenaga kerja lokal diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Anehnya, hasil kesepakatan itu mendapat respon negatif (penolakan) oleh sekelompok orang yang juga karyawan PT. VDNI dan PT. OSS dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang, dan melakukan blokade penghadangan objek vital perusahaan hingga hampir melumpuhkan aktivitas produksi PT. VDNI dan PT. OSS.

tengah post

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Tamalaki Sultra, Alfian annas merasa heran terhadap aksi demonstrasi sekelompok orang yang menolak perekrutan Tenaga Kerja Lokal (TKL) oleh Pemda Konawe, padahal proses rekrutmen telah dibagi menjadi 7 klaster dan prioritas tetap 3 wilayah lingkar tambang itu yaitu Kecamatan Morosi, Kapoiala dan Bondoala menyusul wilayah terdekat hingga seluruh wilayah Indonesia.

tengah post 2

“Sangat disayangkan tindakan sekolompok kariawan yang melakukan aksi boikot dan penghadangan objek vital PT. VDNI dan PT. OSS hingga melumpukan aktivitas perusahaan hanya karena proses perekrutan kariawan diambil alih oleh pemerintah daerah. Padahal, bukannya itu adalah hal baik untuk memutus mata rantai pungli pada proses perekrutan sebelumnya, kenapa tidak mereka dukung, atau jangan-jangan sudah mereka itu pelakunya selama ini, karena merasa terusik”, terangnya.

Lanjutnya selama PT.VDNI dan OSS itu hadir di bumi Anoa (Konawe) proses perekrutan oleh perusahaan dinilai tidak baik dan menyusahkan banyak masyarakat. Proses perekrutan terindikasi suap (pungli) dan banyaknya calo yang ikut berperan dalam proses rekruitmen.

Langkah Pemda Konawe mengambil alih perekrutan TKL sudah tepat, makanya, kata Alpian, pihaknya ikut mengecam ketika ada oknum mengatasnamakan sekelompok masyarakat yang menolak proses perekrutan itu di ambil alih oleh Pemda dengan dalih mempersulit masyarakat lingkar tambang.

“Justru seharusnya, didukung karena akan memutus mata rantai pungutan liar (pungli). Bukankah keadilan akan tercipta ketika proses rekruitmen seperti itu dan menjadi kewenangan Pemda ?” cetus Alfian annas

Alfian Annas mengaku mendukung penuh sikap Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara (GTS) yang menolak tuntutan masa aksi. Perekrutan yang selama ini terjadi, terdapat sejumlah oknum yang bermain dengan memungut biaya pungutan liar (pungli) 3 sampai 5 juta per orang.

“Apalagi anehnya yang melakukan penolakan adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai Humas dan kepala keamanan di lingkup perusahaan PT. VDNI dan OSS itu, dugaan kami aksi demonstrasi Sabtu, 25 juli 2020 dan selanjutnya Senin, 27 juli 2020 itu bukan murni karena kepentingan masyarakat tetapi kepentingan pribadi,” tutupnya. (AK)

 

 

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.