Kendari, Sultrademo.co — Layanan darurat Call Center 112 Kota Kendari menerima sebanyak 2.566 panggilan sepanjang Maret 2026, dengan hampir sepertiga di antaranya tergolong tidak valid.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari mencatat 712 panggilan atau 28 persen merupakan prank call maupun ghost call yang berpotensi mengganggu efektivitas layanan darurat.
Dari total panggilan yang masuk, sebanyak 1.854 panggilan dinyatakan valid atau setara 72 persen. Namun, hanya 199 di antaranya yang ditindaklanjuti menjadi tiket laporan kejadian untuk diteruskan ke instansi terkait.
Hingga akhir periode pelaporan, sebanyak 120 tiket atau 60 persen telah berhasil diselesaikan, sementara 79 tiket lainnya atau 40 persen masih dalam proses penanganan.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyebut tingginya jumlah panggilan menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan 112 sebagai kanal pengaduan darurat.
“Layanan 112 ini menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh instansi terkait,” ujarnya, Kamis, (03/04/26).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan panggilan tidak valid.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan ini secara bijak. Panggilan palsu atau tidak jelas tentu akan menghambat penanganan laporan yang benar-benar membutuhkan respons cepat,” tegasnya.
Berdasarkan distribusi laporan, Dinas Perhubungan menjadi instansi dengan jumlah aduan terbanyak, yakni 42 kasus. Disusul oleh PLN sebanyak 34 laporan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 25 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 21 laporan.
Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Polres masing-masing menerima 13 laporan. Instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR juga turut menangani berbagai pengaduan sesuai bidangnya.
Jenis laporan yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari gangguan listrik, lampu jalan padam, penebangan pohon, hingga pohon tumbang. Aduan lain mencakup kejadian kriminal seperti tawuran, permintaan ambulans darurat, kebakaran, serta kerusakan rumah akibat angin kencang.
Masalah lalu lintas dan kemacetan juga menjadi sorotan, termasuk keluhan air PDAM yang tidak mengalir dan permintaan pembangunan drainase di sejumlah wilayah.
Dari sisi kinerja, beberapa instansi menunjukkan capaian tinggi. Dinas Pemadam Kebakaran mencatat tingkat penyelesaian hingga 93 persen, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai 92 persen.
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bahkan berhasil menyelesaikan seluruh laporan yang masuk atau 100 persen. PLN dan Polres juga mencatat seluruh laporan telah ditindaklanjuti.
Namun, sejumlah instansi masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian laporan. Dinas Perhubungan, misalnya, baru menyelesaikan sekitar 5 persen dari total laporan, sedangkan DLHK masih memiliki lebih dari separuh laporan yang belum tertangani.
Di tingkat wilayah, Kecamatan Mandonga mencatat penyelesaian seluruh laporan. Sementara itu, beberapa kecamatan lain seperti Poasia, Wua-Wua, Kambu, Kendari Barat, dan Kendari masih memiliki laporan yang belum terselesaikan.
Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap laporan bisa diselesaikan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Sahuriyanto.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
