Tingkatkan PAD di Bidang Pajak, DPRD Kota Kendari Revisi Enam Raperda

  • Whatsapp

Kendari.Sultrademo.co – Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, kembali menghadiri rapat di gedung DPRD Kota Kendari dalam rangka penyerahan dan penjelasan Walikota Kendari atas Enam Rancangan Perubahan Daerah (Raperda) Kota Kendari.

Enam Raperda yang dimaksud yakni Raperda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, raperda pajak parkir dan pajak air tanah.

Bacaan Lainnya

Sehubungan dengan itu, Raperda tersebut dinilai untuk dilakukan revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana jenis pajak hotel restoran perlu dilakukan pemisahan lebih mengutamakan sektor pendapatan daerah khususnya di bidang pajak.

“Perubahan pengisian pajak hotel dan restoran dilatarbelakangi adanya perubahan dasar pengenaan pajak di mana pajak hotel dan restoran yang sebelumnya dipungut berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang harus diterima diubah menjadi lebih rinci berdasarkan pada jumlah pembayaran setelah potongan harga dan pembelian voucher,” Jelas Wali Kota Kendari dalam rapat di Gedung DPRD Kota Kendari, Rabu (8/1).

Sementara itu, lanjut Sul, untuk rancangan peraturan tentang pajak hiburan usulan perubahan Perda pajak hiburan menjadi berkah tersendiri berdasarkan pada pertimbangan bahwa sebelumnya pengenaan tarif bersifat umum setelah dilakukan pemisahan.

“Artinya diuraikan masing-masing berdasarkan objek dan ketentuannya Rancangan peraturan tentang pajak parkir dan pajak air tanah,” tambahnya.

Menurutnya, pajak parkir dan pajak air tanah menjadi berkah tersendiri didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan tarikan dan pengawasan serta yang lebih penting untuk mengoptimalkan sektor pendapatan khususnya ketiga objek pajak yang dimaksud.

“Dengan demikian kami berharap usulan rancangan peraturan daerah tersebut nantinya betul-betul oleh pemerintah daerah dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah dan akselerasi pembangunan,” harapnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Kendari Subhan ST mengatakan, berdasarkan jumlah pemakaian air tanah untuk hotel-hotel yang ada di kota Kendari, pemakaiannya tergolong tidak sebanding dengan operasional hotel tersebut.

“Olehnya itu, kami imbau kepada pemkot Kendari agar perda tersebut bisa menjadi angka tetap sebagai sumber PAD dan menjadi solusi dari perda yang selama ini tidak menjelaskan semuanya secara rinci,” pungkasnya. (Hani)

 

Pos terkait