Kendari, Sultrademo.co – Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (Kanwil Sultra) menggelar kegiatan Bimbingan dan Teknis (Bimtek)
Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) disalah satu Hotel di Kendari. Selasa (13/9/2022).
Bimtek tersebut mengusung tema “Akselerasi 10 juta Produk Bersertifikat Halal dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.” yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara, diwakili Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ilyas Habibu.
Wakil Gubernur Sultra, melalui asisten I, Ilyas Habibu menuturkan, mengapresiasi atas terselenggarannya Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, di Sultra banyak produk-produk makanan tersaji pada kegiatan kegiatan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini diketahui pada saat Presiden RI Joko Widodo melihat produk UMKM dalam kunjungannya di daerah Wakatobi.
“Pemerintah perlu mendorong para pelaku usaha melakukan Sertifikat Halal, serta mengajak semua pihak berkalaborasi turut serta membantu sehingga sebelum tahun 2024, produk makanan, minuman, hasil sembelih, bisa mendapatkan Sertifikat Halal,” ujar Ilyas Habibu.
Ditempat yang sama Kapala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kakanwil Kemenag) Sultra, Zainal Mustamin mengungkapkan bahwa sertifikat Halal adalah alat bagi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
“Sehingga memproduksi dan menyediakan produk halal yang berkualitas, aman,sehat, bergizi dan baik untuk dikonsumsi. Untuk itu dibutuhkan edukasi melalui pemdampingan,” terang Zainal.
Untuk diketahui hadir pada acara tersebut antara lain Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI Mastuki, serta para pejabat Eselon III lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, hadir pula perwakilan IAIN Kendari dan Universitas Halu Oleo.
Adapun narasumber dalam Bimtek tersebut antara lain berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Prov.Sultra, Balai POM kota Kendari, DPMPTSP Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Laporan : Muh Sulhijah








