Kendari, Sultrademo.co – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, tampil sebagai narasumber utama dalam Seminar Nasional Jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) Universitas Halu Oleo (UHO), Senin (3/11/2025).
Seminar yang berlangsung di Hotel Claro Kendari itu mengangkat tema “Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Berkelanjutan.”
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Rektor UHO, Dr. Herman, S.H., LL.M, dan dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, Kepala Lembaga Riset Internasional untuk Lingkungan dan Perubahan Iklim IPB University, para rektor se-Sultra, dekan, dosen, hingga guru besar lingkup UHO.
Dalam pemaparannya, Hugua menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya menyentuh ranah ekologi, tetapi juga berhubungan erat dengan perilaku, peradaban, dan kepemimpinan manusia.
“Environment is not ideology, it is a leadership. Kepemimpinan lingkungan itu sederhana percaya kepada Tuhan, menghargai manusia, dan seluruh ciptaannya. Jika tidak, maka manusialah yang menjadi perusak bumi,” ujar Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu membawakan materi bertajuk “Kebijakan Lingkungan dan Best Practices di Kabupaten Wakatobi 2006–2016,” yang memaparkan pengalaman sukses pembangunan berbasis lingkungan dan budaya lokal.
Menurutnya, memahami lingkungan sama halnya dengan memahami asal mula kehidupan. Ia mencontohkan, matahari sebagai sumber energi utama menjadi penggerak kehidupan di bumi melalui proses fotosintesis.
“Matahari memberi fotosintesis, menghasilkan oksigen, dan melahirkan kehidupan. Tapi begitu manusia mulai ‘merancang’, maka perusakan lingkungan pun dimulai,” tuturnya.
Hugua menilai kerusakan lingkungan muncul akibat ketidakseimbangan antara unsur biotik, abiotik, dan sosial-kultural yang diperparah oleh keserakahan manusia.
“Sejak revolusi industri abad ke-18, ketika mesin uap ditemukan, budaya lokal bergeser jadi budaya global. Kapitalisme dan imperialisme muncul, mempercepat eksploitasi alam. Inilah akar kerusakan lingkungan yang kita alami hingga kini,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa filosofi lingkungan bermula dari kesadaran spiritual dan sosial manusia.
“Syukur kepada Tuhan, kepada alam semesta, dan kepada sesama manusia — itulah tiga fondasi filsafat lingkungan,” tegasnya.
Hugua juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kalau pengelolaan tambang tidak seimbang, maka kehancuran akan terlalu cepat. Itulah sebabnya sektor lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang peka terhadap isu lingkungan.
“Perguruan tinggi memproduksi manusia, dan kami di pemerintah adalah user-nya. Maka harus ada kesinambungan antara visi nasional, visi daerah, dan visi perguruan tinggi,” ujarnya.
Hugua bahkan mengibaratkan perguruan tinggi seperti pesawat yang dipiloti oleh rektor.
“Kalau tidak tahu arah dan tidak paham kewenangan pemerintah daerah, maka pesawat itu tidak akan pernah mendarat. Padahal saat mendarat, dia berada di tanah otonomi seperti di Konawe Selatan, di Wakatobi, di Kendari maka harus tahu visi daerahnya,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergi antara dunia akademik dan birokrasi, kata Hugua, menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Hugua juga memaparkan keberhasilan Wakatobi sebagai model pembangunan berbasis lingkungan. Daerah dengan 750 jenis terumbu karang dari total 850 jenis di dunia itu disebutnya sebagai “surga nyata” di jantung segitiga karang dunia.
“Kebijakan pembangunan harus berpijak pada realitas lokal. Kalau kita memberi kepada alam, alam akan memberi kembali. Tapi kalau hanya mengambil, maka kehancuran pasti datang,” ujarnya.
Ia mencontohkan, selama 10 tahun memimpin Wakatobi, sejumlah program lingkungan terintegrasi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 13,67 persen, menurunkan pengangguran hingga 5 persen, dan meningkatkan IPM menjadi 77,80. Dari sisi ekologi, tutupan karang, populasi ikan, dan penyu meningkat pesat, sementara praktik illegal fishingmenurun tajam.
Menurut Hugua, keberhasilan tersebut tidak lepas dari tiga program utama: revitalisasi lembaga adat sebagai mitra pemerintah, reformasi birokrasi berbasis budaya lokal, dan penguatan jejaring global untuk menjadikan Wakatobi sebagai pusat pembelajaran konservasi laut dunia.
Menutup pemaparannya, Hugua kembali menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada kearifan lokal.
“Kearifan lokal itu sederhana, tapi sesungguhnya sangat canggih. Kalau kita memberi kepada alam, alam akan memberi tanpa batas. Itulah inti dari pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
 






