Kendari, Sultrademo.co – Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI melaksanakan pertemuan akhir terkait pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Mepokooaso, Diskominfo Sultra, pada 16 Oktober 2024 ini, bertujuan mengevaluasi kondisi keamanan siber di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, M. Ridwan Badallah, mengapresiasi kehadiran tim BSSN yang telah melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan siber. Ia berharap, hasil penilaian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber daerah.
“Kami berharap evaluasi ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesiapan kami dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital,” ujarnya.
Ridwan juga menekankan pentingnya penerapan program Cyber CSR sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber di daerah.
“Meskipun ada berbagai tantangan dan perbedaan pandangan, kami optimis dengan adanya program ini, infrastruktur keamanan siber dapat berfungsi optimal sesuai amanat pemerintah,” tambahnya.
Penilaian yang dilakukan BSSN menggunakan tiga instrumen utama, yakni indeks keamanan informasi, tingkat kematangan keamanan siber (cyber security maturity), dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.
Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan bahwa ketiga instrumen tersebut bertujuan mengukur seberapa matang penerapan keamanan siber di Sultra.
Berdasarkan hasil penilaian, BSSN merekomendasikan sejumlah langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, perbaikan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk melindungi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rekomendasi ini diharapkan membantu Pemprov Sultra dalam menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks dan melindungi data publik secara efektif.
Richardin M. Pua, Kepala Bidang Persandian, menegaskan pentingnya kerja sama lintas bidang dalam meningkatkan keamanan siber.
“Penilaian ini bukan untuk memberi hukuman, melainkan sebagai upaya mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi tiap bidang serta mengevaluasi pencapaian dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Penilaian ini juga menjadi langkah strategis menuju pembentukan Dinas Kominfo yang lebih kuat pada tahun mendatang.
Selama empat hari, tim BSSN Jakarta memetakan penerapan keamanan siber di Sultra, mencakup tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Hasil penilaian ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga upaya meningkatkan keamanan siber di Sultra bisa lebih efektif di masa depan.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Firman Maulana sebagai Ketua Tim, serta anggota tim Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, Sekretaris Diskominfo Sultra, Kabid Persandian, serta staf Dinas Kominfo Sultra.






