Dituding Selewengkan BLT, Begini Penjelasan Kades Horodopi

  • Whatsapp

Andoolo, Sultrademo.co- Kepala Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra ), Anzar Jaya As akhirnya angkat bicara setelah sebelumnya dituding menyelewengkan dana desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh beberapa orang warganya.

Dihadapan aparat desa, puluhan masyarakat, dan awak media, Anzar Jaya dengan tegas membantah semua tudingan miring yang dialamatkan kepadanya.

Bacaan Lainnya

Kata dia, bicara penyelewengan berarti penyalahgunaan dana BLT, semisal salah sasaran, atau ada laporan penyaluran tapi tidak ada realisasi.

“Sebaiknya mereka menunjukan bukti, kalau saya dituduh menyelewengkan berarti ada nama tidak ada uang, uangnya saya ambil,” tepisnya.

Dijelaskannya, penetapan nama penerima telah diputus dan dituang dalam berita acara musyawarah desa yang dihadiri Ketua BPD, Sekretaris Desa,Pendamping Desa, Aparat Desa, masyarakat, Babinkamtibmas, dan Babinsa pada 13 Mei lalu.

Setelah itu, lanjut dia, nama- nama tersebut disebutkan dan diumumkan di balai desa dan tempat umum lainnya.

Sementara penyalurannya disaksikan oleh camat, pendamping kecamatan, TNI, Polri dan seluruh masyarakat.

Ketgam : Berita Acara Musdes

“Jadi mau dibilang bagaimana lagi, semua bisa kami pertanggung jawabkan, kami ada bukti, dan semua melalui mekanisme musyawarah, terbuka dan adil, buktinya lihat saja sekarang masyarakat berkumpul disini karena mereka tidak terima ada tudingan begitu, kita sudah usahakan semua kebagian,” jelasnya.

Diakuinya, terdapat beberapa warga yang dapat PKH namun keciprat BLT, demikian juga aparat desa.

Tapi, tambah dia, semua lewat proses musyawarah, bukan kemauannya, tapi kemauan masyarakat pada saat rapat, itu didasari oleh uji kelayakan.

“Kami bisa pertanggungjawabkan, kita kasih dapat karena kita semua sepakat bahwa penerima ini layak sekali, termaksud aparat, aparat harus dikasih kalau dia layak, karena bicara terdampak semua terdampak covid, apalagi aparat ini bekerja membantu pemerintah desa melayani baru tidak dibayarkan honornya dari kabupaten, tidak ada aparat terima honor harus ditau itu,” katanya.

Dirincikannya, Dana Desa di Horodopi hanya sampai 795 juta sekian, atau 25 persen untuk alokasi BLT. 25 persen dari angka itu menunjukan penerima BLT sebanyak 109 orang dengan biaya keseluruhan 197 juta sekian.

Dalam realisasi, pihaknya baru menyalurkan 70 orang atau tersisa 39 orang, itu juga sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

“Ini kesalahan pemerintah kabupaten, pencairan tahap pertama tidak disampaikan simpan untuk BLT, nanti berjalan kegiatan fisik dua bulan lebih baru ada penyampaian, setelah itu keluar Perbub perubahan bahwa Dana Desa untuk alokasikan 10 juta, juga kepala desa yang sudah terlanjur jalan fisiknya bisa ditahap kedua membayarkan BLT,” kesalnya.

Bisa dibayangkan, lanjut dia, kades yang sudah terlanjur jalan program fisiknya dengan anggaran seadanya, tiba tiba ada perintah untuk membayarkan BLT.

“Kita mau ambil dimanami, tapi alhamdulillah karena saya ketua asosiasi desa disini kita semua kepala desa mengutangkan dulu, karena terlanjurmi jalan fisik, macam saya sumur bor sudah jalan tiga titik, jadi kenapa itu baru 70 yang terima karena hanya begitu uang yang ada, 39 orang yang belum mereka sendiri yang sepakati nanti dibayar satu kali kalau sudah pencairan lagi, saya kasih pilih mereka, mau terima atau lanjutkan fisik, mereka pilih dahulukan fisik, yaitu sumur bor karena itu fasilitas umum di masjid tempatnya, dan itu saya laporkan ke camat,” jelasnya.

Anzar sangat menyayangkan sikap warganya, padahal selain warga mereka adalah keuarga dekat yang juga sudah dapat bantuan lain, mestinya, urusan begitu disampaikan dan dibicarakan secara baik-baik.

“Tapi itulah bunga-bunga pemerintahan, kita harus siap dikritik dan dikontrol, dan intinya apa yang sudah dituduhakan itu tidak benar, dan kami peerintah dan masyarakat siap bertanggun jawab sepeuhnya,” tutupnya.

  • Whatsapp

Pos terkait