Kendari, SultraDemoNews. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sekretariat Jenderal (Sekjen) mengadakan rapat bersama dalam rangka studio dan survei lapangan Budget office tentang pokok-pokok pikiran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan tahun 2017, hususnya permasalahan kawasan Teluk Bone. bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (14/7).
Kegiatan ini merupakan survei yang menyerap aspirasi dan informasi terkait dengan perubahan APBN anggaran 2017, secara khusus menerima hasil rumusan temu regional kawasan andalan teluk Bone yang kegiatannya di prakarsai oleh Bupati Kolaka bersama dengan tim beberapa LSM yang didukung oleh pemerintah wilayah kawasan Teluk Bone khususnya Pemerintah Sulawesi Tenggara.
Menurut Anggota DPD RI Ajiep Pandindang, mengatakan hasil pertemuan ini yang terkait dengan APBN-P yang merumuskan pertimbangan untuk penetapan APBN-P tahun 2017 yang akan ditetapkan paling tidak bulan ini.
“Untuk hasil terkait dengan APBN-P itu menjadi masukan bagi kami di satu tempat, di dalam tersebut merumuskan pertimbangan kepada DPRD dan Pemerintah untuk Penetapan APBN-P tahun 2017 itu yang menjadi segera karena ini APBN sudah ditetapkan paling tidak bulan ini, kami DPD harus mengeluarkan pertimbangan sebelum tanggal 20-an Juli, “ Jelasnya
Regional Teluk Bone itu bekerja sama dengan dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Hampir selama 10 tahun tidak ada progres kerja secara konkrit, hanya ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya diskusi tetapi konkrit fisik realisasinya dari dukungan pusat hampir tidak ada.
Ada beberapa hal yang di kroscek dan benar terjadi, misalnya kekurangan dana lokasi umum tahun 2017 tingkat provinsi pada perubahan kewenangan dan terjadi juga di Sulawesi Tenggara.
Lanjut dia, mengatakan bahwa dalam hal ini ia ingin memperjuangkan progres kerja agar bisa diperpanjang “Nah ini yang kita mau perjuangkan supaya bisa diperpanjang tetapi kan ini tentu membutuhkan perjuangan yang berat karena dalam rencana pembangunan yang kewenangannya nasional, pemerintah sekarang ini kawasan Teluk Bone itu sudah tidak masuk pada kebijakan yang lama, yang masuk dalam program percepatan pembangunan wilayah” Katanya
Tugas dari Teluk Bone untuk saat ini akan berjalan terus dan akan diwadahi oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) secara umum. Kemudian antara daerah ada asosialisasi pemerintah provinsi dan sosialisasi kabupaten.
Reporter: Aryani Fitriana
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
