DPRD Konsel Tetapkan Enam Perda

Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) bersama legislatif menetapkan dan menyetujui 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/8/2021).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Irham Kalengggo dan Wakil Ketua Hasnawati dihadiri Bupati Konsel Surunuddin Dangga, Wakil Bupati Rasyid, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sjarif Sajang, serta unsur Forkopimda.

Bacaan Lainnya

Bupati Surunuddin dikesempatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD atas perampungan pengesahan Perda. Ia berharap dapat terus mendorong sinergitas dalam membangun peningkatan hubungan kerja konstruktif dan berkesinambungan.

Terkait pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan, kata Bupati Surunuddin dengan itu dapat melahirkan produk hukum berkualitas sekaligus menjawab keinginan dan harapan masyarakat luas serta semoga berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sehingga ruang fiskal daerah dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangun daerah menuju terwujudnya Desa Maju Konsel Hebat,” tukasnya.

Walaupun ada beberapa catatan penting untuk menjadi kewajiban Pemda agar dijalankan, namun secara garis besar pandangan dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Konsel yang dibacakan juru bicara masing-masing menyetujui dan menerima keenam Perda tersebut, hal itu dalam rangka memberikan kepastian hukum masyarakat dalam berusaha dan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan serta kemajuan daerah.

Adapun 6 Raperda yang ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Konawe Selatan yakni,

1. Perda Tentang Penyetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
2. Perda Perubahan Tentang Pajak Restoran.
3. Perda Perubahan Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4. Perda Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
5. Perda Tentang Pajak Air Tanah
6. Perda Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Penetapan Ranperda tersebut telah diadakan mekanisme pembahasan melalui beberapa rapat internal, pertemuan dan kunjungan kerja yang juga telah dikaji dan disesuaikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pos terkait