Fajar Hasan : Menteri dan Gubernur Sultra Segera Evaluasi IUP Pemegang Kuota Ekspor

  • Whatsapp

SULTRADEMO.CO, Kendari – Ketua Harian Jaringan Indonesia (JARI Sultra), Fajar Hasan, turut menanggapi isu masalah pertambangan yang ramai diperbincangkan publik Sulawesi Tenggara beberapa hari terakhir. Isu ini ramai dibahas setelah Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Yusmin membuka data-data perusahaan yang nekat mengapalkan ore nikel tanpa Surat Keterangan Verifikasi (SKV). Yusmin bahkan mengancam akan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan tambang yang “mbalelo” ini.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas ESDM Sultra di media massa, dari total 438 IUP di Sultra sekitar 20an pemegang IUP mendapatkan izin untuk mengekspor nikel ke luar negeri atau memiliki kuota ekspor, mayoritas perusahaan dalam negeri.

Bacaan Lainnya

Fajar Hasan mendorong Menteri dan Gubernur Sultra, Alimazi untuk segera mengevaluasi IUP pemegang kuota ekspor di Sultra.

“Yang menjadi catatan kami adalah apakah perusahan-perusahan tersebut patuh memenuhi kewajibannya yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan?” Ungkapnya dalam rilis pers yang diterima sultrademo.co.

Menurutnya Permen ESDM 6/2017 yang mengatur tentang tata cara pemberian rekomendasi untuk memperoleh izin ekspor mengatur persyaratan sedemikian ketat dan tanpa toleransi. Pasal 5 ayat 2 huruf g bahwa pemegang IUP harus melampirkan dokumen rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh verifikator independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun.

Selanjutnya pada pasal 11 ayat (1) bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap : a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan 2. besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian. Ditegaskan pada pasal 11 ayat (4) bahwa halam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.

“Berdasarkan ketentuan di atas, tegas dan terang benderang, bahwa perusahaan tambang pemegang kuota ekspor harus membangun fasilitas pemurnian atau smelter, dan fisik bangunan harus kelihatan bukan berupa dokumen atau kertas. Jika perusahaan tidak membangun smelter, maka konsekuensinya izin kuota ekspornya dicabut oleh Menteri. Tambahnya.

Ia bahkan mengklaim memiliki data terkait beberapa perusahaan pemegang kuota ekspor di Sultra tetapi tidak membangun smelter.

“Sementara ini, tim kami sedang melakukan validasi data, pada saatnya nanti daftar perusahaan tersebut akan kami umumkan di publik. Biar masyarakat Sultra tahu, ada perusahaan yang terus berjanji dan berjanji membangun smelter sambil mengeruk perut bumi, sampai warna burung gagak berubah menjadi putih, mereka tak akan membangun smelter di Sultra”

“Kami punya data, terkait kemampuan keuangan dan manajerial perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahan seperti ini memenuhi syarat untuk dicabut kuota ekspornya. Dan, bagi perusahaan yang sedang bermohon dan sedang mengusulkan perpanjangan untuk mendapatkan kuota ekspor agar tidak diberikan rekomendasi persetujuan”

Ia bahkan prihatin dengan situasi Sultra yang kaya akan sumber daya alam, tetapi jumlah APBD Sultra sejak tahun 2015 kurang dari 3,5 Triliun, tidak bergerak naik.

Menurutnya dalam Permen ESDM 6/2017, mengatur kewenangan Gubernur di pasal 5 ayat 2 huruf h bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin kuota ekspor melampirkan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya yang ditandatangani Gubernur. Secara hukum posisi gubernur sangat kuat, termasuk dalam UU 23/2014 tentang Pemda, bahwa perizinan dan pengawasan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Semestinya hasil sumber daya alam Sultra khususnya nikel memberi kontribusi terhadap peningkatan APBD. Itu sebabnya, sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sultra menertibkan, mendisiplinkan perusahaan pemegang kuota ekspor yang tidak membangun smelter” Tutupnya.

 

Pos terkait