Kendari Sultrademo.co – Forum Suara Keadilan Masyarakat (FORSKEMA) Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengenai permasalahan kawasan hutan di desa Mopute, Kabupaten Konawe, Senin (17/10/22).
Aksi yang terjadi didasari dugaan kekeliruan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pihak-pihak yang bersangkutan tehadap masyarakat Mopute.
Dikutip dari surat pernyataan sikap oleh Forum Suara Keadilan Masyarakat (FORSKEMA) bahwa masyarakat Mopute seharusnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah malah berbanding terbalik dimana yang terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat mopute oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang kami duga keliru dan diskriminatif yang menyebabkan beberapa orang tua kami ditahan.
Dalam aksi ini massa menuntut :
1. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut laporan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
2. mendesak Kapolda sutra mencopot Kapolres Konawe,
3. mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Laiwoi Barat,
4. mendesak Polda Sultra untuk segera membebaskan masyarakat mopute yang ditahan.
“Tuntutan kami hari ini adalah meminta Dinas Kehutanan Sultra untuk merekomendasikan pencabutan izin IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kami duga ada kejanggalan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT KMS 27,” kata salah satu massa aksi.
Sementara itu, Dinas Kehutanan Sultra melalui perwakilannya mengatakan untuk kasus tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dahulu karena semua atas Kewenangan Pusat KLHK RI untuk selanjutnya dilakukan pengkajian.
Laporan : Hasriani dan Badar
Editor : AKA
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
