Gibran Bukan Produk Politik Dinasti

Penulis : I Ketut Guna Artha (Ketua Umum DPP banteng Indonesia)

Sultrademo. co – Fenomena anak pejabat maju mencari “peruntungan” dalam kontestasi politik seperti pileg dan pilkada itu hal yang lumrah dan manusiawi dalam era demokrasi.

Yang paling kasat mata apa yang disebut dinasti penguasa Banten. Dari Gubernur, Walikota, Bupati, DPRRI, DPDRI mungkin juga sampai DPRD kota/Kabupaten (silahkan ditelusuri).

Lalu apakah itu salah?
Tentu tidak karena tidak ada Undang-undang yang melarang istri/suami, anak, saudara hingga menantu untuk memegang jabatan politik melalui proses pemilihan.

tengah post

Memang pernah ada wacana membatasi/mencegah politik dinasti tapi gagal dalam pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan argumentasi untuk menghormati hak politik setiap warga negara.

tengah post 2

Mahkamah Konstitusi melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.

Para hakim MK memutuskan, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Hakim MK berpendapat, pasal 7 huruf r memberikan perbedaan perlakuan terhadap warga negara yang ingin ikut serta dalam proses demokrasi, semata-mata karena status kelahiran dan kekerabatannya dengan petahana.

Dengan realitas seperti itu apakah kemudian memungkinkan kualitas demokrasi semakin baik?

Partai politik yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses kaderisasi pemimpin adalah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, cakap dan mampu menyelenggarakan pemerintahan/sistem bernegara.

Diluar partai politik, peran serta lembaga survey yang kredibel juga turut menentukan kualitas demokrasi dengan menyajikan layanan data obyektif dan opini pembentuk persepsi masyarakat.
Karena bagaimanapun ketika partai politik menentukan calon kepala daerah mempertimbangkan hasil survey.

Majunya Gibran, putra sulung presiden Jokowi dalam kontestasi pilkada Solo 2020 yang akan digelar nanti 9 Desember 2020 saya nilai sebagai fenomena yang biasa saja.
Apalagi saya lihat memang Gibran punya niat sendiri maju.

Gibran maju bukan karena dorongan Jokowi. Dan sebagai orang tua, Jokowi semenjak menjabat Walikota Solo tak pernah memberi perlakuan khusus kepada anak-anaknya.
Anak-anaknya diberikan kebebasan untuk tumbuh mandiri termasuk membiarkan Gibran merintis usaha kuliner dan martabaknya.

Berbeda dengan kebanyakan anak pejabat, Gibran tetap menekuni bisnis kuliner dan martabaknya walau bapaknya telah menjadi presiden.

Saya lihat tidak ada Gibran dipersiapkan oleh Jokowi sebagai calon walikota atau pejabat pemerintahan lainnya.

Sehingga saya sangat mengapresiasi niatnya Gibran untuk maju dalam pilkada walikota Solo atas kemauannya sendiri. Dan Jokowi juga saya lihat menghormati dan tak membatasi keinginan Gibran tersebut.

Prihal Gibran mendapat efek elektabitas dan popularitas karena kebesaran nama Jokowi itu sebuah berkah.
Tapi buat saya yang paling penting adalah kesungguhan niat Gibran untuk melayani warga kota Solo dan membangun Solo lebih maju, progresif dan menjadikan Solo kota yang ramah menghormati keberagaman, jauh dari bibit ekstrimisme agama.

Saya lihat Gibran mental juangnya sama seperti Bapaknya, gigih dan berani. Mungkin karena pemimpin muda, komunikasi publiknya nanti bisa sambil belajar secara alami. Karena bagaimanapun pemimpin akan berhadapan dengan semua segmen masyarakat, bukan hanya mengakomodir kelompok milenial.

Jadi jika ada opini yang dibangun seakan Jokowi mengintervensi rekomendasi sejumlah partai untuk Gibran itu keliru.

 

 

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.