Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi, SH.,MH (Foto: Dok. Pribadi)

KOLTIM, sultrademo.co – Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur melalui Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi, SH.,MH mengaku siap dan akan melaporkan KPU dan BAWASLU Kolaka Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adly menyampaikan, pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kolaka Timur. “Laporan akan dilayangkan ke DKPP dalam waktu dekat ini, materinya sudah siap tinggal disempurnakan dalam bentuk laporan resmi nantinya yang didukung dengan bukti” ungkap Adly dalam rilis tertulis kepada sultrademo.co

Menurut Adly, ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu Koltim. “Kalau KPU karena membuat keputusan yang keliru dan dengan sengaja melanggar aturan terkait Penetapan Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pendaftaran pasangan calon pada saat pendaftaran dan/atau verifikasi syarat calon hasil perbaikan” jelasnya.

Sedangkan Bawaslu Koltim Adly menjelaskan bakal dilaporkan terkait surat pemberitahuan registrasi perkara atas pengaduan Pasangan calon Nomor urut 2 (SBM) yang dikeluarkan sebanyak dua kali pada hari yang berbeda atas perkara yang sama dan tidak diberi tanggal, bulan dan tahun keluarnya surat tersebut, dan adanya surat/keputusan yang dikeluarkan terkait dugaan pelanggaran administrasi, Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diduga dilakukan Pasangan calon Nomor urut 1 (BersaTU), dimana dalam pleno Bawaslu disepakati untuk merekomendasikan kepada KPU Koltim melalui surat yang di tanda tangani Ketua Bawaslu Koltim tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diparaf oleh dua orang Komisioner Bawaslu, untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Namun belakangan keputusan yang sudah diplenokan tersebut kemudian dianulir kembali oleh dua Komisioner Bawaslu Lagolonga dan Abang Saputra Laliasa, dengan mengeluarkan surat tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat tanggal 9 Oktober 2020, dimana dalam surat tersebut ditanda tangani Komisoner Bawaslu Lagolonga bahwa dugaan pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur” ungkap Adly.

Baca Juga :  Edarkan Sabu, Pria Asal Konut Ini Dibekuk Polisi

Atas perbuatan tersebut diduga melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Bawaslu Nomor 0419 Tahun 2020 serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara.

Adly melanjutkan, KPU dan Bawaslu tidak konsisten dalam melaksanakan aturan, sehingga langkah pelaporan tersebut harus dilakukan demi menjamin tegaknya hukum, etik dan integritas serta independensi penyelenggara dalam Pilkada Koltim 2020.

Adly bertanya-tanya dan sangat menyayangkan langkah Bawaslu Koltim. “Diperiode kami sebelumnya ketika Bawaslu masih menjadi Panitia Pengawas Pemilihan, sangat tegas dan konsisten dalam menjalankan dan mengawal Pilkada 2015, dibuktikan dengan banyak rekomendasi yang diberikan kepada KPU dan menindak pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan, namun saat ini setelah menjadi Badan Pengawas Pemilu malah tidak menunjukkan taring pengawasan dan penindakan serta konsistensinya dalam mengawal Pilkada berdasarkan aturan hukum yang berlaku” keluhnya.

Adly menjelaskan dalam peraturan pemilihan setiap warga negara yang memiliki hak pilih mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai masyarakat untuk melaporkan segala macam bentuk pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada baik yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), maupun peserta pemilihan.

“Terlebih lagi lembaga Pemantau Jaringan Demokrasi Indonesia yang dilegitimasi oleh Undang-undang melalui akreditasi atau pengakuan dari KPU untuk melaksanakan tugas-tugas pemantauan Pilkada, memiliki tanggungjawab penuh secara moril untuk mengawal pilkada agar berjalan demokratis jujur dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum pemilihan” pungkasnya.

Sementara itu, KPU dan Bawaslu Kolaka Timur yang dihubungi sultrademo.co hingga berita ini terbit, belum menanggapi terkait rencana pelaporan oleh JaDI Koltim ke DKPP.

Komentar