Marak Produk Hukum Kontroversial, Tim Advokat PHI Usul Saran ke DPR RI

  • Whatsapp

Jakarta, Sultrademo.co- Maraknya produk hukum yang dinilai kontroversial rupanya mengundang reaksi dari berbagai element untuk menyumbang usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Salah satunya datang dari Tim Advokat Peduli Hukum Indonesia (PHI).

Mereka adalah Indra Rusmi, Johan Imanuel,Asep Dedi, Destiya Purna Panca, Wendra dan lainnya. Keseluruhannya berjumlah 18 orang.

Bacaan Lainnya

Menurut mereka, ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab produk hukum kontroversial. Diantaranya, dalam proses penempatan Komisi di DPR RI banyak ditempati oleh anggota legislatif yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian di bidang komisi itu.

Akibatnya, dalam rumusan dan konsep regulasi yang lahir sedikit tidak duduk dengan ketersesuaian antara kebutuhan dan batasan

Disamping itu, DPR RI bersama pemerintah perlu mengkaji ulang secara mendalam terhadap proses tahapan pemilihan legislatif baik di daerah maupun di pusat.

Terdapat kelemahan aturan dalam Pasal 173, Pasal 240 dan Pasal 241 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana dalam substansi pasal tersebut penekanan terhadap kompetensi dan kemampuan legislator tidak menjadi penegasan.

“DPR RI dan Pemerintah harus membuat sistem yang lebih baik dalam hal proses dari awal sampai akhir terpilihnya anggota legislatif agar mengasilkan bobot berkualitas dalam mengkaji seluruh masalah dari aspirasi masyarakat, sehingga anggota legislatif yang terpilih lebih peka dalam menjalankan beberapa tugas penting untuk bangsa dan negara,” ucap Johan mewakili tim advokat lainnya.

Selain itu, lanjut Johan, DPR RI harus lebih memperhatikan kualitas produk peraturan perundang-undangan baik sekarang maupun yang akan datang. Penting memperketat substansi – substansi yang akan dirumuskan mutlak berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. (vide Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Ditambahkannya, Pemerintah dan DPR RI wajib transparan kepada publik atas semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan pengesahan.

“Terakhir DPR RI dalam setiap perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melibatkan semua pihak yang terkait dari unsur pelaksana sampai perwakilan masyarakat wajib diikutsertakan dalam Focus Group Discussion, Seminar ataupun bentuk forum lainnya tanpa mengurangi Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Besar harapan mereka usul mereka di pertimbangkan,” tutupnya.

Laporan : Irvan
Editor : Aliyadin Koteo

  • Whatsapp

Pos terkait