Opini: Urgensi Pengaturan Bazar untuk Mencegah Politik Uang

Sitti Rakhman Anggota Bawaslu DKI Jakarta

Oleh : Sitti Rakhman, SP.,MM

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bacaan Lainnya

Istilah Bazar diperkenalkan dalam kegiatan Kampanye Pemilu tahun 2019 melalui PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 51 ayat (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Istilah bazar ini tidak dikenal dalam UU 7/2017. Dalam pemilihan diatur dalam Pasal 41 huruf (e) PKPU Nomor 11 THN 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;

Bazar dalam pengertian kbbi.web.id diartikan sebagai pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari; pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, dan sebagainya yang hasilnya untuk amal; pasar amal.

Bazar dalam PKPU No. 23/2018 dan PKPU Nomor 11 THN 2020 tidak disebutkan sebagai bazar murah, sebagaimana pada umumnya bazar untuk kepentingan amal, tetapi Bazar sebagai pasar, dalam pengertian pasar untuk kegiatan sosial menimbulkan berbagai penafsiran dalam konteks penerapan kampanye. Pengertian pasar itu sendiri adalah proses transaksi yang menghasilkan keuntungan, ketika pasar merugi maka dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial. Namun konteks relasi antara bazar dalam kegiatan sosial kampanye jika dihubungkan dengan larangan dalam UU 7/2017, Pasal 286 ayat (1) pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, menjadi multi tafsir.

Bazar dalam konteks kegiatan sosial serta larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, dapat ditafsirkan jika harga barang misalnya kacamata baca dengan nominal dibeli oleh peserta pemilu sebagai harga dasar Rp20.000,- dan dijual kembali dalam bentuk kegiatan sosial bazar (kampanye) dengan harga Rp2.000,- apakah selisih Rp18.000,- akan menjadi potensi politik uang/ memberikan uang atau materi lainnya dalam kampanye?

Pertanyaan ini menjadi penting ketika nominal bahan kampanye diatur secara limitatif dalam Pasal 30 ayat (6) PKPU No. 23/2018 dan/atau Pasal 26 ayat (3) PKPU 11 THN 2020 yang berbunyi Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Demikian pula pengaturan mengenai kegiatan perlombaan pada Pasal 52 diatur secara detail dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye, Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan dalam bentuk barang dan Nilai barang secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bazar dalam PKPU hanya ditemukan satu kali dalam penyebutan, namun dalam pelaksanaannya bisa menjadi simpang siur, belajar dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dimana pembagian sembako murah/bazar, menjadi salah satu masuknya praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih, demikian pula pada pemilu 2019, penggunaan bazar dengan penjualan barang dimana margin harga beli dan jual yang jauh dari harga standar, menjadi pintu masuk politik uang.

Seharusnya bazar di PKPU tidak dibiarkan menjadi salah satu frase yang tidak diatur secara teknis berapa jumlah nominal antara harga dasar dan harga pasar dalam bazar tersebut serta berapa kali maksimal peserta pemilu melaksanakan bazar dalam masa kampanye.

Bawaslu selaku pengawas pemilu, dalam melakukan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran terkait pelaksanaan kampanye dalam bentuk bazar, tidak dapat berbuat banyak untuk menegakkan keadilan, jika bazar dibiarkan dalam kampanye pemilu/pemilihan karena pengaturan yang tidak secara detil eksplisit dan bazar dalam kegiatan sosial menjadi ajang untuk melakukan pelanggaran politik uang/ memberikan uang atau materi lainnya.

Terlebih lagi sanksi terhadap larangan tersebut tidak akan bisa ditegakkan jika aturannya tidak membatasi hal tersebut baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Bazar dalam konteks dana kampanye, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dana kampanye menjadi kekuatan bagi peserta pemilu untuk dapat mengendalikan pemilihan dan ada potensi politik uang bagi kelebihan dana kampanye, yang tidak tersalurkan dengan berintegritas dalam setiap pemilihan.

Ada 11 sub dimensi yang diukur dalam menentukan The Perceptions of Electoral Integrity Indonesia (PEI) menurut (Norris, 2013), Hukum Pemilu, Prosedur, Daerah Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, Partai dan Pendaftaran Calon, Cakupan media, Dana kampanye, Proses pemungutan suara, Penghitungan suara, lingkungan pasca pemilihan dan otoritas pemilihan.

Menurut (Grömping, 2018) Indonesia menempati peringkat ke sembilan dari 27 negara Asia yang diukur dengan perolehan indeks 57 yang berada di bawah posisi Timor leste dengan indeks 62 pada peringkat kelima;. PEI dari 11 sub dimensi yang diukur, Indonesia mendapatkan rapor merah pada lima sub dimensi yaitu dana kampanye indeks 33, Pendaftaran pemilih indeks 41, cakupan media indeks 53, lingkungan pasca pemilihan indeks 54 dan proses pemungutan suara indeks 56.

Indeks integritas terendah di Indonesia pada dana kampanye, yang merupakan indikasi pelaksanaannya belum menunjukan tranparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam pengaturan dana kampanye hanya memberikan sanksi bagi keterlambatan penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan & pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sedangkan bagaimana konfigurasi kesesuaian antara isi laporan yang dicatatkan & yang dilaporkan dengan kegiatan ril yang dikeluarkan oleh peserta pemilu belum ada pengaturan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian tersebut.

Oleh karena itu penting bagi KPU untuk mengatur bazar secara teknis pembatasan nominal berapa persentase harga dasar untuk harga pasar dan berapa kali maksimal bazar dapat dilakukan bagi peserta Pemilu dalam masa kampanye, guna menghindari potensi politik uang dan menciptakan pemilu/pemilihan yang berintegritas.

Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. Asian Politics & Policy, 10(3), 527–547.
Norris, P. (2013). The new research agenda studying electoral integrity. Electoral Studies, 32(4), 563–575.

 

 

Pos terkait