Bombana, Sultrademo.co — Dalam rangka memperkuat pengawasan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertajuk Sarasehan Bareng Pemuda pada Kamis (7/11/2024).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana ini melibatkan 50 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan menghadirkan Presidium Pemantau Pemilihan Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (SulTraDeMo) sebagai narasumber.
Acara ini mengambil tema “Peran Strategis OKP dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Berintegritas” dan bertujuan untuk membekali pemuda dengan pengetahuan tentang isu-isu krusial pemilihan, seperti politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Dalam paparannya, Koordinator Presidium SulTraDeMo, Arafat, menyebutkan bahwa organisasi kepemudaan (OKP) memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilihan di Bombana.
Menurutnya, pemuda yang tergabung dalam OKP dapat berkontribusi melalui pengawasan proses pemungutan dan perhitungan suara, melaporkan potensi kecurangan, serta memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih kepada masyarakat.
OKP mempunyai Potensi dan peran yang sangat strategis untuk menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah, Khususnya di Kabupatem Bombana.
OKP dapat memantau proses pemungutan dan perhitungan suara, serta melaporkan setiap potensi kecurangan kepada Bawaslu, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban pemilih, dan dapat menjadi motor pendorong masyarakat khususnya kaum muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan.
“Namun, tentunya dalam menjalankan peran tersebut tekadang muncul hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman OKP, seperti menjaga netralitas, independensi serta masalah kekurangan sumber daya,” ungkap Arafat.
Ia menegaskan, masalah masalah tersebut dapat teratasi dengan cara meningkatkan kapasitas diri, koordinasi strategis OKP dengan pemangku kepentingan seperti Bawaslu KPU, Pemda dan Masyarakat Sipil, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas melalui kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.
Anggota presidium SulTraDeMo, Abdi Mahatma Riodha, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk memitigasi potensi kecurangan dan memperkuat legitimasi pemimpin terpilih.
“Rakyat, sebagai pemilik kedaulatan, perlu terlibat aktif dalam mengawasi proses pemilihan, karena keterbatasan jumlah personil pengawas,” ujarnya.
Dalam paparannya, Abdi juga menyebut pentingnya peran OKP dalam mempromosikan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengingatkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik, sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Abdi turut mengajak pemuda untuk menjadi relawan atau pemantau dalam Pilkada serta berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran.
Sementara itu, Awaluddin Astut Kurniawan dari SulTraDeMo juga menyoroti terkait Keunggulan pemuda dalam hal Pengawasan Pemilihan. Menurutnya, pemuda merupakan orang orang yang memasuki dunia produktif, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi, serta mempunyai akses yang luas.
Ia mengungkapkan, bahwa dengan modal tersebut setidaknya pemuda dapat melakukan gerakan aktivisme untuk menegakkan keadilan dan integritas pemilihan.
“Ada tiga aktivisme yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam giat-giat pengawasan partisipatif, yang pertama aktivisme sosial, aktivisme hukum, dan aktivisme digital,” pungkasnya.








