Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menempati peringkat kelima di wilayah Regional IV Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dalam capaian penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2025.
Berdasarkan data BKN, tingkat penyusunan SKP Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari mencapai 99,62 persen. Sementara itu, capaian penilaian SKP tercatat sebesar 96,95 persen.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari, Alfian, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari partisipasi ASN dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja BKN.
“Terima kasih kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Kendari atas partisipasinya menginput Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui E-Kinerja BKN,” ujar Alfian, Rabu, (16/09/26).
Data Capaian Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2025 Wilayah Kantor Regional IV Makassar mencatat, dari total 10.949 ASN yang menjadi sasaran penyusunan SKP, sebanyak 10.571 ASN telah menyelesaikan proses penyusunan.
Adapun pada tahap penilaian, sebanyak 10.249 dari total 10.463 SKP telah dinilai. Capaian tersebut menempatkan Kota Kendari dalam kelompok daerah dengan persentase penyusunan dan penilaian SKP yang tinggi di wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar.
Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kota Kendari, Mahfud, menuturkan capaian tersebut mencerminkan proses pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang berjalan tertib dan konsisten.
“Angka-angka tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Kendari berada pada tingkat yang sangat baik dan konsisten,” kata Mahfud.
Menurut dia, tingginya persentase penyusunan dan penilaian SKP juga menggambarkan keseriusan perangkat daerah dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan kinerja diselesaikan sesuai ketentuan.
Mahfud menjelaskan, capaian penyusunan sebesar 99,62 persen dan penilaian sebesar 96,95 persen menunjukkan masih terdapat sebagian kecil proses yang belum selesai atau belum lengkap.
Meski demikian, proporsi tersebut relatif kecil dibandingkan daerah lain dalam wilayah penilaian yang sama.
Pengelolaan SKP melalui E-Kinerja BKN merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja ASN, mulai dari perencanaan sasaran kerja hingga penilaian terhadap hasil yang telah dicapai.
Mahfud menyebut capaian tersebut sekaligus menunjukkan ketertiban dan ketelitian instansi dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan kinerja secara utuh dan tepat waktu.
Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk terus meningkatkan pengawasan berjenjang, terutama terkait kinerja dan disiplin pegawai.
“Dengan capaian tersebut, BKPSDM Kota Kendari akan terus mendorong konsistensi ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis digital,” ujar Mahfud.
Ke depan, BKPSDM Kota Kendari menargetkan proses penyusunan dan penilaian SKP tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur serta pelayanan kepada masyarakat.
 






