Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengukuhkan target tinggi dalam pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio setelah mewakili Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto pada pertemuan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Asrun Lio, meskipun Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP pada bulan Juni 2023 lalu, yang merupakan ke-10, hal tersebut tidak membuat Pemprov. Sultra berhenti untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Sultra yang transparan dan akuntabel.
“Menuju tata kelola pemerintahan maupun keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra,” ungkap Asrun Lio
“Hal ini juga sejalan dengan upaya BPK RI yang mengusung tema Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2023, dengan menegakkan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme,” lanjutnya.
Ia menambahkan, selain target meraih kembali opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana menjaga niat baik semua pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, untuk terus bekerja dan berkomitmen sehingga good governance and clean government dapat diwujudkan melalui kualitas pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, Pemprov Sultra tetap fokus dan berupaya maksimal untuk mempertahankan standar tinggi dalam penyusunan LKPD 2023, dengan harapan dapat kembali meraih opini WTP sebagai bukti nyata komitmen dalam menjaga keuangan daerah yang sehat dan terpercaya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
