Pendaftaran Paslon Kada di Sultra Tidak Dijadikan Sebagai Momentum Gerakan Untuk Mencegah dan Melawan Penyebaran Covid-19

  • Whatsapp

Oleh : HIDAYATULLAH,, SH
Ketua Presidum JaDI Sultra

Pemerintah, KPU dan Bawaslu Masih Gamang Dalam Penerapan dan Penegakkan Disiplin Pencegahan Penyebaran Covid-19 dari dua hari pendaftaran Paslon 4-5 September 2020”

Bacaan Lainnya

Sejak Hari pertama kemarin dan hari kedua hari ini pendaftaran bakal calon di 7 KPU Kabupaten di Sultra seluruhnya nyaris para Paslon Kada tidak mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Massa ratusan dan ribuan mengiringi Paslonnya mendaftar. Para pendukung dan simpatisan yang ikut mendampingi mendaftar tidak mengindahkan jaga jarak (physical distancing), kerumunan (social distancing) serta banyak yang tidak mengenakan masker.

Sangat miris melihat berita dimedia dan medsos dipertontonkan bagaimana “Melanggar itu Keren” ? Seolah-olah adu gengsi dimasa Pendafatran Paslon adalah adu kekuatan massa dukungan. Sampai-sampai aturan disiplin protokol Covid-19 diabaikan tanpa peduli lagi konsekuensi terpapar virus Corona yang akan mereka derita terjangkit dari kurumunan dan keramaian.

KPU dan Bawaslu lengah dan lalai serta tidak siap menjadikan momentum pendaftaran sebagai titik awal pencegahan penyebaran Covid-19. Padahal punya tanggungjawab terkait Penegakkan disiplin protokol covid-19 ini sebagaimana diatur Pada PKPU No. 6/2020 dan Perubahan PKPU No. 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Psl 2 ayat (2) bhw Pemilihan Serentaj Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip dimaksud pada ayat (1) juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Juga pada Pasal 49 Ayat (3) PKPU 6/2020 menyebutkan, pendaftaran calon hanya boleh dihadiri; (a) ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon. Kemudian; (b) bakal pasangan calon perseorangan.

Lalu Jika ternyata terjadi arak-arakan ketika bakal paslon mendaftar, KPU harusnya tetap melakukan teguran karena prinsip Aman dan Sehat. Namun, jika teguran tak diindahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harusnya mengambil tindakan. Bukan tidak mungkin arak-arakan itu dijadikan potensi pelanggaran Pilkada 2020 ini.

Tetapi lagi-lagi tanggungjawab untuk menegakkan disiplin protokol Covid-19 dilempar kepada Pemda dan Pol PP. Sementara dipihak lain Petahana juga mendaftar. Bagaimana mungkin dapat menegakkan disiplin dan penerapan hukum pelanggaran protokol Covid-19 sementara sesuai Inpres No.6/2020 para Bupati/Walikota adalah pengemban amanah Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Jadi tak mungkin menindak diri sendiri.

Maka yang melanggar justru para Petahana itu sendiri yang seharusnya terdepan dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19, tapi yang nampak justru kontraproduktif pada saat mendaftarkan diri sebagai Paslon Kada di KPU.

Padahal ini adalah momentum yang sangat bagus, seharusnya masa pendaftarn Paslon Kada inilah sungguh baik dijadikan momentum bagi Paslon Kada, KPU dan Bawaslu serta Pemda sebagai “Momentum Gerakan Untuk Mengendalikan, Melawan dan Mencegah Penyebaran Covid-19.”

Olehnya itu kami menghimbau kepada KPU dan Bawaslu jangan gamang dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020. Kalau tidak sanggup menjalankannya dan cukup beresiko baiknya usulkan Pilkada 2020 di tunda saja.

Begitu pula para Kepala Daerah kendatipun sebagai Petahana maka konsiten dengan amanah sesuai Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Dalam amanat Inpres 6/2020 tersebut menugaskan para Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia ini.

Kesimpulan saya melihatnya keadaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dimasa pendaftaran Paslon Kada ini, sbb;

1). Lengahnya sistem hukum dan tidak terintegralnya pelaksanaan fungsi antara Pemda, KPU dan Bawaslu di daerah sehingga mengakibatkan perilaku melanggar dan bertindak seenaknya terhadap hukum sehingga nampak begitu mudahnya para Paslon Kada lepas dari jeratan sanksi maupun peringatan atas pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

2). Kurang kompeten dalam berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat baik KPU, Bawaslu maupun Pemda setempat sehingga informasi tidak dicukupkan berkaitan dilarangnya iring-iringan massa simpatisan pada saat pendaftaran Paslon Kada di KPU. Padahal dimasyarakat kita masih beragam pemahaman mengenai disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19.

3). Informasi yang tidak cukup dan sikap tidak peduli juga banyak diterapkan oleh masyarakat pendukung dan simpatisan dalam mengiringi Paslonnya mendaftar sehingga mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 dengan berkumpul dan banyak yang tidak menggunakan masker.

4). Sangksi Hukum Tidak Kuat bagi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Akibat tidak adanya sanksi bahkan tanpa sanksi yang kuat, membuat masyarakat dan Paslon merasa menjadi kebal terhadap hukum.

Pos terkait