PT. ARI Diduga Garap HPT tanpa IPPKH

  • Whatsapp
Ilustrasi Illegal Mining

Kendari Sultrademo.co – PT Alam Raya Indah !(ARI) yang melakukan aktivitas produksinya di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), diduga telah menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Ketua Umum Law Mining Center (LMC), Julianto Jaya Perdana mengatakan, atas dugaan Ilegal Mining yang dilakukan, pihaknya akan melaporkan PT. ARI ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).

Bacaan Lainnya

“Secara geografis, WIUP PT ARI berada di dalam kawasan HPT, dan kami menemukan ada indikasi bahwa aktivitas PT. ARI belum mengantongi IPPKH,” ungkap Jul yang juga merupakan Pemerhati Hukum Bidang Pertambangan melalui release persnya, Senin (21/6).

Jul menilai, berdasarkan regulasi, sebelum melakukan eksplorasi ataupun produksi di kawasan hutan lindung, seharusnya pihak perusahaan terlebih dahulu harus memiliki IPPKH.

Selain itu, Jul mengungkapkan bahwa salah satu kontraktor Mining PT. ARI diduga telah melakukan aktivitas penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

“Salah satu kontraktor Mining PT. ARI kami duga telah menggarap lahan koridor, sehingga aktivitas tersebut ada unsur kesengajaan dan terang-terangan dalam melakukan perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Menurut kajian hukumnya, PT. ARI diduga tidak tertib administarasi dan melakukan aktivitas penambangan ore nickel di hutan lindung secara terbuka yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 41Tahun 1999 tentang kehutanan.

“Dalam upaya penegakan supremasi hukum dan iklim investasi yang sehat, kami akan melaporkan aktivitas PT ARI secepatnya,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp oleh jurnalis Sultrademo.co, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Beni Rahardjo, membenarkan bahwa PT. ARI belum memiliki IPPKH.

“PT. yang bersangkutan belum memiliki IPPKH,” tukasnya.

Laporan : Luthfi Badiul Oktaviya
Editor : AKI

 

Pos terkait